JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan langsung ke hunian sementara (huntara) di Aceh Tamiang pada Rabu, 4 Februari 2026.
Kunjungan ini bertujuan memastikan para pengungsi yang tinggal di huntara memperoleh kehidupan yang layak serta bantuan tersalurkan secara tepat. Huntara tersebut berlokasi di belakang Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, menjadi tempat tinggal sementara bagi warga terdampak bencana.
Dalam kunjungannya, Mendagri memeriksa secara detail fasilitas dan sarana yang ada di huntara guna memastikan kebutuhan dasar terpenuhi.
Ia juga melakukan interaksi hangat dengan para penghuni huntara, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, untuk mengetahui langsung kondisi mereka. Hal ini memperlihatkan perhatian pemerintah dalam memastikan aspek kemanusiaan dalam penanganan bencana.
Setelah berinteraksi, Mendagri menyerahkan bantuan Kementerian Dalam Negeri secara simbolis kepada warga huntara. Bantuan terdiri dari 80 paket yang berisi bahan pokok seperti beras, mi instan, minyak goreng, gula pasir, dan biskuit. Penyerahan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak bencana di Aceh Tamiang.
Bantuan Paket Sembako untuk Warga Huntara
Setiap paket bantuan yang diserahkan kepada warga terdiri dari beras 5 kilogram, satu kardus mi instan, satu liter minyak goreng, satu kilogram gula pasir, dan biskuit. Paket ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi selama tinggal di huntara. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Mendagri kepada perwakilan warga yang mewakili para penghuni huntara tersebut.
Bantuan sembako ini merupakan bentuk perhatian langsung dari pemerintah pusat melalui Kemendagri untuk mendukung kelangsungan hidup masyarakat di masa sulit.
Ketersediaan bahan pangan menjadi aspek penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan warga selama masa pemulihan pasca bencana. Pemerintah terus berupaya agar bantuan tersalurkan secara merata dan tepat sasaran.
Selain paket sembako, perhatian juga difokuskan pada keberlangsungan layanan publik dan pemulihan sarana vital di daerah terdampak.
Bantuan ini bagian dari strategi menyeluruh pemerintah agar masyarakat dapat bertahan dan bangkit kembali secara bertahap. Sinergi antara berbagai pihak diharapkan mampu mempercepat proses rehabilitasi di Aceh Tamiang.
Pentingnya Pemulihan Fungsi Pemerintahan dan Layanan Publik
Mendagri menegaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana diukur dari seberapa cepat fungsi pemerintahan dan layanan publik pulih. Indikator penting meliputi berfungsinya kembali kantor pemerintahan, akses jalan, layanan kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, listrik, komunikasi, distribusi BBM dan elpiji, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Semua aspek ini harus segera berjalan agar kehidupan masyarakat kembali normal.
Menurut Mendagri, pemerintahan adalah pusat pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat luas.
Ketika pemerintahan daerah berfungsi dengan baik, proses pemulihan dapat berjalan lebih terarah dan efektif. Sebaliknya, jika pemerintahan tidak berjalan, kebijakan tidak optimal dan masyarakat akan menghadapi ketidakpastian.
Semangat dan peran aktif Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi kunci utama menjaga roda pemerintahan tetap berjalan pasca bencana. Mendagri menyatakan bahwa pelayanan publik tidak boleh terhenti karena bencana.
ASN harus menjadi motor penggerak kebangkitan daerah agar masyarakat merasa mendapat perhatian dan perlindungan penuh.
Kehadiran Pimpinan Daerah dan Forkopimda dalam Penanganan Bencana
Kegiatan peninjauan huntara oleh Mendagri turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus.
Selain itu, hadir pula Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA, dan Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tamiang juga ikut hadir dalam kegiatan ini.
Kehadiran jajaran pimpinan daerah dan pusat tersebut menunjukkan sinergi yang kuat dalam penanganan pascabencana.
Sinergi ini menjadi modal penting dalam mengkoordinasikan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi secara terpadu. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat pemulihan kondisi masyarakat dan infrastruktur.
Forkopimda Kabupaten Aceh Tamiang juga berperan aktif dalam memantau dan memastikan kelancaran bantuan serta layanan publik pasca bencana.
Peran mereka penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban selama masa pemulihan. Dengan koordinasi yang baik, Aceh Tamiang dapat segera bangkit dan kembali berfungsi normal.
Harapan Mendagri untuk Pemulihan Aceh Tamiang Pasca Bencana
Mendagri berharap semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat terdampak.
Ia menegaskan pentingnya memastikan pengungsi mendapatkan kehidupan yang layak dan bantuan yang memadai. Fokus utama adalah mengembalikan fungsi pemerintahan agar layanan publik bisa berjalan normal dan masyarakat kembali produktif.
Kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta semangat ASN akan menjadi pondasi utama dalam proses pemulihan.
Mendagri juga berharap sinergi antara berbagai pihak dapat terus terjaga untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan. Semua ini diperlukan agar Aceh Tamiang dapat bangkit dan berkembang lebih baik pasca bencana.
Dengan komitmen yang kuat dan perhatian serius dari seluruh elemen pemerintahan, Aceh Tamiang diharapkan dapat segera pulih.
Kualitas hidup masyarakat yang terdampak dapat membaik secara bertahap dan berkelanjutan. Kesuksesan rehabilitasi ini akan menjadi contoh bagi daerah lain yang juga menghadapi situasi serupa.