JAKARTA - Upaya pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera Utara memasuki babak baru yang lebih humanis. Fokus pemerintah kini bergeser dari sekadar penanganan darurat menuju pemenuhan hak dasar warga akan tempat tinggal yang layak. Hal ini ditegaskan dalam kunjungan kerja tingkat tinggi yang mempertemukan pimpinan pusat dan daerah guna memastikan bahwa tidak ada satu pun warga terdampak yang terabaikan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, meresmikan hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumut, Kamis. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa kolaborasi lintas instansi merupakan kunci utama dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial kemasyarakatan di wilayah terdampak.
Sentralisasi Pemulihan: Peresmian Huntara Simarpinggan sebagai Model
Peresmian Huntara untuk Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Tengah (Tapteng), dan Tapanuli Utara (Taput) tersebut dipusatkan di lokasi Huntara Desa Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Tapsel. Saat ini, Huntara tersebut telah ditempati masyarakat terdampak bencana sambil menunggu selesainya pembangunan hunian tetap (Huntap) oleh pemerintah. Keberadaan Huntara ini diharapkan mampu mengembalikan stabilitas psikologis warga yang sempat kehilangan tempat tinggal.
Dalam peresmian yang ditandai dengan pengguntingan pita tersebut, Mendagri menyampaikan bahwa selain di Sumut, sebagian besar Huntara di sejumlah kabupaten terdampak bencana di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat juga telah dihuni warga. Menurutnya, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran serta skema bantuan, baik untuk hunian perorangan maupun perumahan. Skema ini dirancang sedemikian rupa agar tepat sasaran dan mampu mengakomodasi berbagai tingkat kerusakan properti milik warga.
Transparansi Anggaran dan Skema Bantuan Perbaikan Rumah
Pemerintah secara rinci telah memetakan kebutuhan finansial bagi setiap keluarga yang terdampak. Adapun skema bantuan tersebut, kata Mendagri, yakni bantuan perbaikan rumah rusak ringan, sedang, dan berat dengan besaran mulai dari Rp15 juta, Rp30 juta hingga Rp60 juta per rumah. Besaran ini disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang telah diverifikasi oleh tim teknis di lapangan.
Sementara bagi penduduk yang kehilangan rumah (hanyut), pemerintah akan membangunkan hunian tetap melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk perorangan, atau Kementerian PKP untuk perumahan. Namun, Mendagri mengingatkan agar pengawasan dilakukan dengan ketat. "Saya minta pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk mendata dengan jelas (validasi) siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan (spesifikasi). Jadi harus jelas, karena ini uang negara," jelas Tito Karnavian dengan nada tegas.
Penyaluran Dana Tunggu Hunian dan Dukungan Lauk Pauk
Selain peresmian fisik bangunan, aspek pemenuhan kebutuhan dasar harian juga menjadi perhatian. Mendagri menyerahkan secara simbolis bantuan dana tunggu hunian (DTH) bagi warga terdampak bencana. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang memilih tinggal di rumah kontrakan, dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, ditambah uang lauk pauk sebesar Rp15 ribu per hari per orang.
Langkah ini diambil untuk meringankan beban ekonomi keluarga selama masa transisi sebelum mereka benar-benar menempati Hunian Tetap. Dengan adanya DTH, diharapkan warga memiliki fleksibilitas dalam memilih tempat tinggal sementara yang paling sesuai dengan kebutuhan mobilitas kerja maupun pendidikan anak-anak mereka.
Visi Gubernur Sumut: Target Pengosongan Posko Pengungsian Sebelum Ramadan
Senada dengan kebijakan pusat, Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut memberikan perhatian serius terhadap kondisi warga terdampak bencana. Ia menekankan bahwa penanganan pascabencana bukan sekadar tugas administratif, melainkan misi kemanusiaan yang mendesak. Bahkan sejak akhir November 2025, dirinya telah beberapa kali mengunjungi sejumlah titik lokasi pengungsian dan menjadikan upaya penanganan pascabencana sebagai prioritas.
Gubernur Bobby berkomitmen penuh untuk mendukung aspek ketersediaan lahan jika pemerintah pusat menemui kendala. "Kita mempersiapkan dananya untuk mendukung program pemerintah pusat dalam penanganan pascabencana, seperti pembangunan hunian tetap. Jika belum ada lahannya, kami Pemerintah Provinsi akan menyiapkannya dengan anggaran provinsi," jelas Gubernur.
Lebih lanjut, ia menetapkan target ambisius agar tidak ada lagi warga yang tidur di tenda-tenda darurat saat memasuki bulan suci. Pemprov Sumut menargetkan pengosongan seluruh posko pengungsian dan memindahkan masyarakat terdampak ke hunian yang lebih nyaman dan layak sembari menunggu proses pembangunan Huntap, selambatnya pada pekan ketiga Februari.
Opsi Sewa Hotel Demi Kenyamanan Ibadah Ramadan Warga
Kepedulian Gubernur Bobby juga menyentuh aspek kenyamanan ibadah masyarakat. "Kami juga sepekan lalu, sudah sepakat untuk seluruh posko pengungsian, tidak ada lagi pengungsi, sebelum puasa atau selambatnya sebelum Hari Raya Idulfitri. Bahkan kalau perlu kita bisa mencari hotel yang bisa disewa per bulan, untuk menampung bila masih ada warga di pengungsian. Paling tidak mereka bisa menjalankan ibadah puasa dalam kondisi lebih baik," ungkap Gubernur.
Ia juga mengapresiasi kekompakan dan kerja keras para kepala daerah di wilayah terdampak, seperti Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu dan Kepala BNPB Suharyanto, yang terus berupaya memastikan masyarakat mendapatkan bantuan hingga kehidupannya menjadi lebih baik. Sinergi ini dianggap sebagai kunci resiliensi Sumatera Utara dalam menghadapi bencana. Rangkaian kegiatan tersebut ditutup dengan peninjauan langsung kondisi hunian tetap di Kecamatan Angkola Selatan yang telah mulai dihuni warga, menunjukkan bahwa proses pemulihan berjalan sesuai jalur yang diharapkan.