JAKARTA - Stabilitas pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah.
Hal ini tercermin dari capaian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sepanjang tahun 2025 yang dinilai mampu menjaga momentum pertumbuhan secara konsisten di tengah berbagai tantangan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengapresiasi stabilitas pertumbuhan ekonomi Kepri pada tahun 2025, yang mana di triwulan IV tumbuh impresif sebesar 7,89 persen atau urutan 4 tertinggi se-Indonesia.
"Capaian ini menunjukkan Kepri menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Semoga angka ini terus dipertahankan bahkan ditingkatkan ke depannya," kata Bima saat menyampaikan kata sambutan secara daring dari Jakarta pada acara Pembukaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kepri 2027 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin.
Capaian tersebut menempatkan Kepri sebagai salah satu daerah dengan performa ekonomi yang solid di tingkat nasional, sekaligus menunjukkan efektivitas kebijakan pembangunan yang telah dijalankan selama ini.
Kontribusi Daerah Unggulan dan Tantangan Pemerataan Ekonomi
Di balik capaian yang positif, terdapat dinamika antarwilayah yang masih perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya merata di seluruh kabupaten dan kota di Kepri.
Bima menyebut perekonomian daerah tertinggi di Kepri tahun lalu, disumbangkan oleh Kabupaten Anambas yang sebesar 17,36 persen. Namun, menurut dia, yang masih menjadi pekerjaan rumah di Kepri ialah pertumbuhan ekonomi belum merata ke semua wilayah. Sebagai contoh, perekonomian di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Lingga di 2025 masih rendah, masing-masing di angka 3,31 persen dan 3,53 persen.
Ketimpangan ini menjadi sinyal bahwa strategi pembangunan ke depan perlu lebih difokuskan pada pemerataan agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara luas oleh seluruh masyarakat.
Indikator Makro Kepri Tunjukkan Kondisi Ekonomi Sehat
Selain pertumbuhan ekonomi, sejumlah indikator makro lainnya juga menunjukkan kondisi yang cukup baik. Stabilitas inflasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat.
Selanjutnya, Bima juga memuji inflasi di Kepri 2025 terkendali di angka 3,54 persen. Lalu, tingkat penggangguran terbuka (TPT) di Kepri cukup baik dan terus menurun dari 2020 sampai 2025.
Demikian pula dengan indeks pembangunan manusia (IPM) Kepri 2025 tumbuh sebesar 80,53, atau berada di peringkat ketiga tertinggi di bawah Jakarta dan Yogyakarta.
"Gini ratio dan penduduk miskin di Kepri, secara umum angkanya juga cukup baik," ucapnya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang terjaga, tetapi juga kualitas hidup masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan.
Kekuatan Fiskal Daerah Jadi Modal Pembangunan
Kepri juga dinilai memiliki kekuatan fiskal yang cukup solid dibandingkan daerah lain di Indonesia. Hal ini terlihat dari komposisi pendapatan daerah yang relatif mandiri.
Selanjutnya, Bima turut menyinggung Kepri menjadi salah satu provinsi dengan kondisi fiskal kuat di Indonesia, karena pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 54 persen atau lebih tinggi dari dana transfer pusat sebesar 45 persen.
Realisasi pendapatan di Kepri 2025 urutan 10 secara nasional, yaitu sebesar 16,97 persen. Namun, realisasi belanja daerah masih cukup rendah.
"Realisasi belanja harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kepri," ujar Bima.
Dengan kondisi fiskal yang kuat, Kepri memiliki peluang besar untuk mendorong pembangunan yang lebih merata, asalkan diimbangi dengan optimalisasi belanja daerah.
Dorongan Capai Target Nasional di Tengah Tantangan Global
Di tengah ketidakpastian global, pemerintah terus mendorong peningkatan kemandirian ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Tantangan geopolitik global, termasuk yang berdampak pada harga BBM dan bahan pangan, menjadi faktor yang harus diantisipasi bersama.
Bima terus mendorong kemandirian di tingkat nasional hingga daerah di tengah tantangan kondisi geopolitik global, salah satunya berdampak pada harga BBM dan bahan pangan di tanah air.
Pemerintah pusat, lanjut dia, juga menargetkan Indonesia harus keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.
"Target kita, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7-8 persen hingga 2029," demikian Wamendagri.
Dengan capaian yang telah diraih, Kepri diharapkan mampu terus menjaga tren positifnya sekaligus berkontribusi lebih besar dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang.