JAKARTA - Upaya pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin difokuskan pada pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan perkotaan.
Langkah ini ditempuh sebagai solusi atas semakin terbatasnya lahan di kota-kota besar, sekaligus menjawab kebutuhan tempat tinggal yang terus meningkat.
Program pembangunan rusun menjadi bagian penting dari agenda besar pemerintah dalam mengejar target pembangunan tiga juta rumah. Dengan pendekatan hunian vertikal, pemanfaatan ruang di wilayah padat penduduk dapat dilakukan secara lebih efisien, tanpa harus bergantung pada ketersediaan lahan horizontal yang semakin terbatas.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pembangunan rusun menjadi langkah strategis untuk menjawab kebutuhan hunian layak di wilayah padat penduduk. Program ini juga tidak hanya difokuskan di Jakarta, tetapi akan diperluas ke kota lain.
Sinergi BUMN dan Kementerian Percepat Realisasi Program
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, khususnya antara kementerian dan badan usaha milik negara (BUMN). Kolaborasi ini dinilai menjadi kunci utama dalam mempercepat realisasi pembangunan rusun subsidi, terutama melalui pemanfaatan aset negara yang selama ini belum dimaksimalkan.
Menurut Maruarar, sinergi tersebut memungkinkan optimalisasi lahan milik negara yang belum digunakan secara produktif. Dengan begitu, proses penyediaan hunian dapat berjalan lebih cepat dan efisien tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pembebasan lahan baru.
“BUMN ingin memberikan manfaat lebih banyak bagi masyarakat Indonesia. Dengan kerja sama Kementerian Perumahan dan Permukiman, sinergi antar kementerian dan BUMN bisa mempercepat program pemerintah,” ujarnya di Jakarta.
Penertiban Aset Negara Jadi Prioritas Pemerintah
Selain pemanfaatan aset, pemerintah juga menyoroti pentingnya penertiban lahan negara yang secara hukum telah sah, namun masih dikuasai oleh pihak lain. Hal ini dinilai menjadi hambatan yang perlu segera diselesaikan agar program pembangunan hunian tidak terhambat.
Maruarar menegaskan bahwa negara harus hadir dalam memastikan aset yang dimiliki dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Penertiban ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk mempercepat ketersediaan lahan bagi pembangunan rusun subsidi.
“Di bawah arahan Presiden Prabowo dan Ketua Satgas, kita bekerja secepat-cepatnya. Ada lahan kereta api yang sudah berkekuatan hukum tetap tapi masih dikuasai pihak ketiga. Negara harus hadir dan tidak boleh kalah terhadap siapa pun, apalagi untuk kepentingan rakyat,” kata Ara sapaan akrab Maruarar.
Kolaborasi Swasta Mulai Wujudkan Pembangunan Rusun
Sebagai implementasi nyata, pemerintah bersama BUMN dan sektor swasta mulai menyiapkan pembangunan rusun di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di kawasan Jakarta Kota. Proyek ini menjadi contoh konkret bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat.
PT Astra International Tbk melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) akan membangun sekitar 1.000 unit rusun di lahan seluas 0,65 hektare. Hunian ini dirancang memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi dengan luas sekitar 35 meter persegi.
Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana mengatakan, proyek tersebut akan direalisasikan setelah kepastian status lahan sebagai milik negara. “Segera (dibangun) setelah konfirmasi lahannya negara sudah tersedia,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri PKP menegaskan skema pembangunan dilakukan melalui kolaborasi antara negara dan swasta, dengan kepemilikan lahan tetap berada di tangan negara.
“Kita menyiapkan bagaimana skema rumah susun yang dibangun dari pembiayaan CSR. Tanahnya tetap milik negara, kemudian yang bangun swasta, kemudian dibalikin kepada negara,” kata Menteri Ara.
Dukung Target Tiga Juta Rumah dan Tekan Backlog
Pembangunan rusun subsidi ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan nasional. Fokus utama program ini adalah menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) yang selama ini kesulitan mengakses rumah layak di perkotaan.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menilai lokasi di sekitar Stasiun Jakarta Kota memiliki prospek yang menjanjikan untuk pengembangan hunian masa depan. Selain memiliki nilai komersial yang baik, kawasan tersebut juga dinilai cukup aman karena berada jauh dari bantaran rel.
“Ya kalau secara komersial ini cukup lumayan bagus. Yang kedua adalah ini cukup jauh dari bantaran rel,” tuturnya.
Melalui pemanfaatan aset negara dan kolaborasi antara pemerintah, BUMN, serta sektor swasta, pembangunan hunian vertikal diharapkan dapat menjadi solusi atas tingginya harga properti dan keterbatasan lahan di kawasan perkotaan. Dengan langkah ini, pemerintah optimistis target penyediaan tiga juta rumah dapat tercapai sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.