JAKARTA - Kesiapan beroperasinya Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Kabupaten Bandung, Jawa Barat dipastikan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman usai meninjau secara langsung agenda Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Gelombang 2 Tahun 2026.
Di sela peninjauan MPLS Sekolah Rakyat di Bandung pada Rabu, Dudung Abdurachman menyampaikan bahwasanya institusi pendidikan tersebut sudah siap beroperasi lantaran tingkat kesiapannya telah mendekati 100 persen.
"Kami sudah koordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian PU (Pekerjaan Umum). Ini hampir 100 persen sudah siap, tinggal sarana dan prasarana yang lainnya menyusul. Tetapi ini sudah siap dalam langkah operasional pendidikan," katanya.
Pengecekan tersebut dilakukan untuk menjamin seluruh komponen penyelenggaraan pendidikan berjalan selaras dengan rencana, mencakup ketersediaan fasilitas, moda pendidikan berasrama, serta sokongan lintas kementerian hingga pemerintah daerah.
Berbagai kendala pendukung seperti pemenuhan tenaga pengajar serta pendampingan peserta didik akan dituntaskan secepatnya demi memaksimalkan proses kegiatan belajar mengajar.
"Guru-guru yang masih kurang akan segera direkrut. Kemudian yang lainnya mungkin ada kendala-kendala seperti anak-anak yang masih perlu bimbingan. Tetapi mudah-mudahan nanti kami berjalan lancar," ujarnya.
Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Bandung ini diproyeksikan menampung 560 murid, yang terdiri dari 56 peserta didik SD, 229 siswa SMP, dan 275 pelajar SMA yang merupakan gabungan dari 8 Sekolah Rakyat rintisan di kawasan tersebut.
Catatan Kementerian Sosial menunjukkan bahwa pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi tahap 1 menyediakan daya tampung 4.305 siswa dengan tingkat kehadiran mencapai 3.642 anak atau sebesar 84,5 persen.
Selanjutnya pada tahap 2, tercatat ada 9.671 siswa yang berpartisipasi atau setara 87,6 persen dari total alokasi kuota sebanyak 11.030 anak.
Skema pendidikan ini turut membuka peluang setara bagi anak-anak disabilitas agar tetap memperoleh hak belajar, sehingga seluruh lapisan masyarakat terjangkau tanpa ada yang terabaikan.
"Program Bapak Presiden menurut saya sangat luar biasa. Prinsipnya tidak ada anak yang tidak sekolah dan tidak ada anak yang tidak makan. Punya kesempatan yang sama," katanya.
Sinergi erat antara Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, hingga jajaran pemangku kepentingan diharapkan mampu menyokong operasional Sekolah Rakyat secara optimal demi memperluas jangkauan pendidikan bagi warga kurang mampu.