JAKARTA - Komitmen moral para pimpinan daerah dinilai Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sebagai pilar utama demi menghadirkan tata kelola birokrasi daerah yang bersih, transparan, serta efisien.
Melalui keterangan resminya di Jakarta, Rabu, Tito menuturkan bahwa Kemendagri mengemban fungsi pembinaan dan pengawasan Pemda, sehingga wajib konsisten mengingatkan para kepala daerah untuk menjaga benteng integritas.
Langkah penguatan ini diwujudkan lewat gelaran rapat koordinasi bersama yang melibatkan Kemendagri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Intinya adalah dalam rangka penguatan integritas dan upaya pencegahan korupsi. Kami prihatin dengan adanya sejumlah kepala daerah atau wakil kepala daerah yang terkena kasus korupsi. Ada beberapa yang terkena juga OTT beberapa waktu yang lalu, baik oleh KPK maupun aparat penegak hukum lainnya," kata Tito.
Pernyataan itu disampaikan Mendagri kepada jurnalis seusai memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Pemda secara hibrida di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (4/8).
Mendagri menggarisbawahi bahwa kendati sistem pengawasan dan pembinaan terus diperketat guna menekan potensi kecurangan, keberhasilan pencegahan korupsi pada akhirnya tetap berpulang pada komitmen pribadi masing-masing pejabat.
Ia menambahkan, para kepala daerah merupakan sosok berpengalaman yang lahir dari proses politik panjang serta dikenal publik, sehingga pemantauan nonstop setiap saat tentu tidak mungkin dilakukan.
"Teman-teman kepala daerah itu bukan anak kemarin sore. Rata-rata politisi yang berjuang, pernah ikut kampanye, dikenal publik. Kami juga enggak bisa awasi dan jaga 24 jam, tujuh hari, seminggu, 365 hari. Semua akan kembali kepada diri pribadi masing-masing," ujarnya.
Oleh sebab itu, pimpinan daerah diharapkan mampu memegang teguh nilai antikorupsi dan terhindar dari godaan yang melanggar hukum.
Ia berharap para pejabat daerah gencar membenahi tata kelola birokrasi serta membentengi diri agar terbebas dari jeratan kasus korupsi.
"Kami harapkan dengan adanya acara ini, memang enggak akan menjamin tidak akan terjadi pelanggaran hukum, tapi kami berharap bisa jauh berkurang. Kami membangkitkan kesadaran rekan-rekan kepala daerah bahwa modus-modus operandi yang ada, itu aparat penegak hukum sudah tahu. Jadi, ya, kembali kepada (integritas) masing-masing," kata Tito.
Kegiatan di Surabaya ini merupakan bagian dari agenda penguatan integritas di 10 klaster wilayah se-Indonesia, yang selanjutnya akan disambung ke sembilan daerah lain guna memperluas jangkauan pencegahan korupsi di lingkungan Pemda.
"Ini dilaksanakan di Surabaya, khusus untuk Jawa Timur dan se-Bali, nanti berikutnya kami akan turun lagi, masih ada sembilan klaster daerah lainnya," tuturnya.
Acara tersebut turut dihadiri langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto, Deputi BPKP Aryanto Wibowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, hingga Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta.