JAKARTA - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyatakan bahwa tata kelola Danantara beserta kualitas proyek menjadi kunci utama penentu keberhasilan instrumen Merah Putih Bond.
“Keberhasilan Merah Putih Bond pada akhirnya bergantung pada tata kelola Danantara yang transparan, kualitas proyek yang menghasilkan imbal hasil yang kredibel, dan posisi instrumen ini sebagai produk investasi komersial dengan pembagian risiko yang jelas,” ujar Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.
Yusuf memberikan penilaian, seandainya imbal hasil (yield) yang ditawarkan kurang menjanjikan, maka ketertarikan investor terhadap Merah Putih Bond bakal terbatas dan keterlibatannya lebih bertumpu pada sentimen patriotisme ketimbang hitungan finansial.
Di samping itu, keberadaan proteksi hukum khusus untuk para investor pasar perdana perlu dirancang secara cermat agar tidak memunculkan kesan bahwa instrumen ini menurunkan standar keterbukaan, kepatuhan pajak, maupun pengawasan antipencucian uang.
“Persepsi semacam itu dapat meningkatkan premi risiko dan justru menghambat pendalaman pasar keuangan,” ujar Yusuf.
Pihak pemerintah sendiri sebelumnya mengutarakan bahwa Merah Putih Bond tidak akan mengganggu stabilitas pasar Surat Berharga Negara (SBN) lantaran mempunyai kegunaan yang berbeda.
Akan tetapi, menurut Yusuf, pada realitasnya para investor senantiasa memiliki batasan alokasi portofolio sehingga persaingan perebutan likuiditas di pasar lokal masih sangat berpotensi terjadi.
Lebih jauh mengenai pemberian insentif, Yusuf memandang pemerintah memang semestinya merancang instrumen ini agar memikat tanpa harus menimbulkan beban kewajiban baru bagi para penanam modal.
Yusuf menyebutkan bahwa insentif yang paling proporsional adalah yang senantiasa selaras dengan mekanisme pasar, seperti kemudahan pajak atas kupon atau capital gain dalam jangka waktu tertentu, fleksibilitas pemanfaatan obligasi sebagai jaminan, maupun fasilitas lain yang terukur.
Penawaran insentif semacam itu dinilai sanggup mendongkrak daya pikat tanpa perlu memicu timbulnya distorsi yang tajam.
“Sebaliknya, jika fasilitas yang diberikan terlalu luas, beban fiskal dapat meningkat dan muncul moral hazard karena investor membeli obligasi hanya untuk memperoleh insentif, bukan karena percaya pada prospek proyek yang dibiayai,” kata Yusuf.