JAKARTA - PT PLN (Persero) memberikan pernyataan resmi bahwa para produsen listrik swasta atau yang dikenal sebagai independent power producer (IPP) bakal memegang porsi penguasaan terbesar dalam hal realisasi pengembangan pembangkit listrik tenaga hidro yang tercantum di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025–2034.
Berdasarkan paparan rincian data dari pihak PLN, kalangan IPP dijadwalkan akan menggarap dan mengembangkan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) serta pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) dengan total kapasitas mencapai sekitar 10,55 gigawatt (GW) melalui pelaksanaan 262 proyek dari keseluruhan target rencana tambahan kapasitas hidro yang dipatok sekitar 11,69 GW.
“IPP akan memegang peran yang sangat besar, lebih besar dari peran PLN maupun subholding,” kata Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Suroso Isnandar dalam Indonesia Hydropower Summit 2026 di Jakarta, Rabu (5/8/2028).
Suroso yang hadir dengan kapasitas mewakili Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memaparkan bahwa dokumen RUPTL 2025–2034 memuat rincian sebanyak 315 proyek PLTA dan PLTM dengan total kapasitas keseluruhan mencapai 11.689,99 megawatt (MW).
Dari total akumulasi jumlah tersebut, portofolio proyek PLTA yang direncanakan untuk dibangun oleh pihak IPP mencapai angka 9.441 MW melalui pengerjaan sebanyak 48 proyek.
Sementara itu, untuk pengembangan proyek PLTM yang ditangani oleh pihak IPP mencapai besaran 1.110,16 MW melalui pengoperasian sebanyak 214 proyek. Dengan demikian, porsi keterlibatan IPP ini mencakup sebanyak 262 proyek dari total keseluruhan 315 proyek hidro yang telah dirancang.
Di sisi lain, pihak PLN sendiri tercatat akan mengembangkan sebanyak tujuh proyek PLTA dengan akumulasi kapasitas total sebesar 361 MW serta 20 proyek PLTM yang memiliki kapasitas keseluruhan mencapai 51,15 MW.
Adapun porsi pengembangan yang melalui lini subholding PLN mencakup sebanyak 17 proyek PLTA berkapasitas 698,1 MW serta sembilan proyek PLTM dengan besaran kapasitas 28,58 MW.
Menurut pandangan Suroso, besarnya porsi pengerjaan yang dipegang oleh pengembang swasta ini merefleksikan betapa pentingnya esensi kolaborasi guna mentransformasikan dokumen rencana pembangunan agar benar-benar menjadi proyek fisik yang beroperasi nyata dan mampu memasok suplai listrik ke dalam sistem kelistrikan.
Pihak PLN juga berkomitmen untuk menyiapkan infrastruktur jaringan yang dibutuhkan guna mendistribusikan aliran daya listrik dari pembangkit-pembangkit tersebut menuju sistem kelistrikan nasional.
“Pola pikir yang harus kami ubah adalah bagaimana rencana yang sangat baik ini menjadi proyek yang benar-benar beroperasi. Itu tidak dapat kami lakukan sendiri. Kolaborasi menjadi sebuah kunci,” ujarnya.
Suroso memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa pengerjaan proyek PLTA memerlukan rentang waktu pengembangan yang relatif panjang lantaran harus melalui tahapan studi kelayakan, perizinan formal, proses pengadaan, penyusunan kontrak perjanjian jual beli listrik, finalisasi pembiayaan, hingga tahap konstruksi fisik.
Kendati membutuhkan durasi waktu yang panjang, imbuhnya, infrastruktur PLTA memiliki karakteristik masa umur operasi yang sangat panjang serta sanggup berfungsi ganda sebagai pembangkit beban dasar (baseload), pembangkit beban puncak (peaker), sekaligus elemen penopang stabilitas sistem kelistrikan secara luas.
Upaya pengembangan pembangkit energi hidro ini pun menjadi bagian esensial dari peta jalan transisi energi nasional dalam rangka mencapai target ambisius emisi nol bersih (net zero emissions) pada tahun 2060.
Di dalam dokumen RUPTL 2025–2034, tercatat sebanyak 76 persen dari total tambahan kapasitas pembangkit baru dialokasikan secara khusus untuk sektor energi baru dan terbarukan, pemanfaatan nuklir, serta penerapan teknologi penyimpanan energi.
Suroso memberikan penekanan bahwa langkah percepatan proyek pembangunan ini wajib diiringi oleh kesiapan infrastruktur jaringan, kepastian kontrak yang stabil, skema pembagian risiko yang proporsional, serta dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, sinergi kolaborasi yang erat antara pihak PLN, para pengembang swasta, jajaran pemerintah, serta stakeholder terkait lainnya menjadi kunci utama demi mewujudkan realisasi proyek-proyek hidro di dalam RUPTL secara sukses.