JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI memperkuat langkah diplomasi publik serta negosiasi internasional sebagai bentuk strategi dalam memperkokoh posisi Indonesia di tata kelola kehutanan global sekaligus memimpin diplomasi kehutanan di tingkat internasional.
"Indonesia memiliki hutan tropis yang luas, mangrove terluas di dunia, kekayaan biodiversitas yang luar biasa, serta berbagai praktik baik dalam pengelolaan hutan lestari. Namun seluruh capaian tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak mampu dikomunikasikan secara efektif kepada dunia. Produk yang baik harus dikenal, dipercaya, dan direkomendasikan," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan Ristianto setelah Kemenhut menggelar Public Diplomacy and Negotiation Training (Beginner Cohort) di Bandung, Jawa Barat, pada 4-5 Agustus 2026. Agenda pelatihan ini diselenggarakan melalui kolaborasi Kemenhut bersama Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5) yang didukung oleh International Institute for Sustainable Development (IISD) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Ristianto menerangkan bahwa penguatan diplomasi ini sejalan dengan arah kebijakan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Kebijakan tersebut mendorong Indonesia agar tidak sekadar menjadi penjaga hutan tropis dunia, tetapi juga hadir sebagai pemimpin utama dalam diplomasi kehutanan internasional.
Penguatan diplomasi dinilai semakin krusial agar seluruh keberhasilan Indonesia dalam mengelola hutan lestari tidak hanya memperoleh pengakuan, tetapi juga dipercaya serta dijadikan rujukan dunia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, hingga pembangunan ekonomi hijau.
Merujuk pada visi Presiden Prabowo Subianto, Menhut Raja Juli Antoni menginginkan penguatan diplomasi kehutanan menjadi salah satu prioritas utama demi memperluas kemitraan internasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di berbagai forum dunia.
Ristianto menambahkan bahwa setiap aparatur negara yang terlibat di forum internasional sejatinya adalah diplomat bagi bangsanya. Oleh karena itu, keberhasilan diplomasi Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh unsur pemerintah dalam menyampaikan pesan nasional secara konsisten, kredibel, berbasis data, dan mampu membangun kepercayaan.
Sebagai negara pemilik hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia tidak hanya memiliki kepentingan untuk menjaga kelestarian hutannya, tetapi juga aktif menawarkan praktik terbaik, inovasi kebijakan, serta kerja sama internasional guna mendukung pencapaian target iklim global, konservasi keanekaragaman hayati, dan pembangunan berkelanjutan.
Oleh sebab itu, Ristianto menggarisbawahi empat agenda strategis kehutanan Indonesia yang membutuhkan dukungan diplomasi publik yang kuat, yaitu memperluas pengakuan internasional terhadap Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+) serta memperkuat International Tropical Peatland Center (ITPC) sebagai wadah kerja sama pengelolaan gambut tropis.
Selain itu, terdapat pula pengembangan World Mangrove Center (WMC) sebagai pusat pembelajaran dan kolaborasi global dalam pengelolaan mangrove, serta penguatan posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin dunia pada pengembangan High Quality Carbon Market.
Keempat agenda strategis tersebut menjadi bagian penting dari langkah Indonesia untuk membuktikan bahwa pengelolaan hutan secara berkelanjutan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi lingkungan, sektor ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara bersamaan.