JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan bahwa perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan hanya sebatas prestasi administratif, melainkan sebuah patokan moral dalam menghadirkan tata kelola anggaran negara yang terbuka, akuntabel, dan membawa dampak konkrit bagi publik. (7/8/2026).
“WTP ini bukan tujuan akhir, melainkan sebuah standar moral, sebuah standar keuangan negara yang sejatinya harus kami capai. Jadikan ini sebagai penyemangat untuk terus memperbaiki diri,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Jumat
AHY menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pimpinan I BPK RI sekaligus Pelaksana Tugas Pimpinan IV BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI Laode Nusriadi, beserta segenap tim pemeriksa BPK RI atas bergulirnya audit dan masukan strategis bagi Kemenko Infra.
Menurut pandangannya, tahapan audit memegang peranan krusial untuk memperkokoh tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, berdaya guna, serta berorientasi penuh pada kebutuhan masyarakat.
AHY menerangkan, rentetan rekomendasi BPK menjadi momentum emas bagi Kemenko Infra untuk makin memperkuat prinsip good governance, mendongkrak efisiensi penggunaan alokasi dana, serta memaksimalkan penggunaan teknologi demi menopang layanan publik. Segenap arahan tersebut diserap sebagai bagian dari perbaikan berkesinambungan agar kualitas tata kelola dana negara kian sempurna.
Di samping itu, Menko AHY menggarisbawahi krusialnya memastikan tiap lembar anggaran belanja dimanfaatkan secara efektif dan efisien, terlebih saat berhadapan dengan dinamika global serta lonjakan kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Dalam kacamata AHY, pembangunan sektor infrastruktur wajib menghadirkan dampak positif langsung lewat akselerasi pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja baru, kenaikan pendapatan warga, hingga penguatan daya saing sumber daya manusia.
“Setiap rupiah bukan hanya bisa dipertanggungjawabkan, melainkan benar-benar tepat sasaran,” kata AHY.
AHY pun menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola finansial serta pengawasan internal, penataan Barang Milik Negara (BMN) yang optimal, hingga peningkatan kedisiplinan pada regulasi hukum, termasuk pada eksekusi perjanjian kontrak. Ia mengingatkan, dana negara bersumber dari kas publik sehingga wajib dikelola penuh rasa tanggung jawab dan transparan.
“Tata kelola keuangan ini adalah isu yang sensitif. Keuangan negara sejatinya bersumber dari rakyat, sehingga setiap warga negara memiliki hak untuk mengetahui untuk apa keuangan negara ini digunakan,” kata AHY.
AHY mengimbuhi, audit atas Laporan Keuangan Tahun 2025 mempunyai nilai historis karena merupakan periode pertama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan diaudit secara menyeluruh selama setahun penuh sejak resmi berdiri. Ia berharap seluruh masukan BPK bertindak sebagai fondasi guna mengasah kompetensi aparatur sekaligus membangun etos kerja yang profesional, bersih, dan akuntabel.
AHY mengajak jajaran di Kemenko Infra untuk terus merapatkan barisan dalam mengawal pembangunan infrastruktur yang terpadu dan cermat sasaran demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan serta mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.