JAKARTA - Strategi pemulihan fundamental PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) memasuki fase baru seiring munculnya rencana pemerintah untuk mengubah arah bisnis perusahaan. Emiten pelat merah ini direncanakan beralih dari jasa konstruksi menjadi pengelola jalan tol. Langkah ini dipandang sebagai solusi untuk melepaskan BUMN tersebut dari jeratan krisis arus kas.
Namun, pergeseran portofolio ini membawa kalkulasi pro dan kontra yang signifikan bagi neraca WSKT. Di satu sisi, fokus menjadi operator akan meningkatkan arus kas dari pendapatan tarif tol secara konsisten tanpa harus terus mengejar tender konstruksi berisiko tinggi. Akan tetapi, skenario ini menuntut WSKT memiliki ketahanan finansial yang kuat untuk memikul beban restrukturisasi aset dan biaya pemeliharaan konsesi yang besar.
Manajemen Waskita Karya mengonfirmasi bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima petunjuk teknis resmi terkait rencana tersebut. Direktur Operasi I PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), Ari Asmoko, mengaku belum dapat memberikan komentar karena rencana itu masih dalam tahap pembahasan, baik dengan BP BUMN maupun BPI Danantara.
“Belum, belum ada arahan [lanjutan],” ujarnya singkat kepada Bisnis saat ditemui di Kantor Waskita Heritage usai agenda Coffee Morning bersama Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI), dikutip Jumat (7/8/2026).
Ari menekankan, informasi lanjutan akan disampaikan nantinya oleh Direktur Utama WSKT, Muhammad Hanugroho. Sebelum rencana transformasi dari kontraktor ke operator tol ini mencuat, manajemen WSKT sebenarnya telah merumuskan refocusing lini bisnis sebagai langkah penyehatan. Dalam rencananya, WSKT sempat menyatakan hendak melepas seluruh portofolio tol miliknya. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama Waskita Karya, Muhammad Hanugroho, pada Rabu (5/3/2025).
Hanugroho, yang akrab disapa Oho, menegaskan bahwa perseroan tidak lagi berencana menggarap bisnis jalan tol ke depan. Upaya transformasi bisnis hingga penyehatan keuangan menjadi faktor yang mendorong pelaksanaan strategi tersebut.
“Seluruh jalan tol kami tidak akan masuk, kecuali ada penugasan itu akan berbeda,” kata Hanugroho dalam Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (5/3/2025).
Beberapa ruas yang masuk dalam rencana pelepasan dalam waktu dekat di antaranya Tol Pemalang–Batang serta Jalan Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat di Trans Sumatra.
Alasan Pemerintah Dorong WSKT jadi Pengelola Tol Terbesar Kedua
BP BUMN bersama Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah membahas rencana WSKT beralih menjadi operator tol pada Jumat (17/7/2026). Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa proses restrukturisasi WSKT bertujuan memperkuat fokus pada bisnis pengusahaan jalan tol. Penajaman model bisnis BUMN ini dinilai krusial guna membangun fondasi keuangan yang sehat melalui arus kas pendapatan berulang (recurring income) jangka panjang.
"Waskita jadi perusahaan tol kedua setelah Jasa Marga, itu tidak apa-apa asal dihitung dengan benar," ujarnya.
Dony menegaskan, langkah restrukturisasi perseroan tidak dirancang hanya untuk memperpanjang tenor utang atau menunda masalah keuangan. Nantinya, penyehatan WSKT dipastikannya disusun berbasis kalkulasi realistis dan terukur, mencakup valuasi aset, struktur pembayaran utang, hingga proyeksi arus kas. Ia menambahkan, sektor pengelolaan jalan tol memiliki prospek bisnis teruji yang mampu memperkuat kemampuan perseroan dalam memenuhi kewajiban finansial secara mandiri.
Selain itu, kondisi keuangan WSKT dipastikan harus pulih terlebih dahulu sebelum memasuki fase ekspansi guna memulihkan kepercayaan pasar modal. Melalui tata kelola yang membaik, Waskita diharapkan dapat bertransformasi menjadi entitas BUMN konstruksi yang kompetitif.
Pengamat Wanti-Wanti Ketahanan Modal
Sejumlah pihak menilai rencana pergeseran lini bisnis WSKT menjadi operator tol berisiko tinggi dan berpotensi memicu masalah baru terkait ketahanan modal serta likuiditas. Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menjelaskan langkah transformasi tersebut kurang tepat lantaran karakteristik bisnis pengoperasian jalan tol membutuhkan modal kerja jangka panjang yang kontras dengan kondisi keuangan WSKT saat ini.
"Pergeseran lini bisnis Waskita Karya ini cenderung memaksakan. Terlalu sulit untuk diharapkan bisa berhasil ke depan," ujarnya kepada Bisnis.
Herry menjelaskan, sebagai operator jalan tol, perseroan membutuhkan ketersediaan kas operasional secara simultan untuk membiayai perawatan rutin serta operasional ruas yang tidak bisa ditunda. Di sisi lain, posisi kas operasional BUMN karya tersebut tercatat masih defisit hingga paruh pertama tahun ini. Kondisi tersebut kian mengkhawatirkan karena WSKT masih dihadapkan pada kewajiban jangka pendek yang besar, seperti pembayaran vendor serta pinjaman perbankan.
"Kebutuhan dana untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek sangat besar. Ini sulit dipenuhi dari bisnis operator jalan tol yang tingkat pengembalian investasinya jangka panjang," tambahnya.
Ia menilai kebijakan BP BUMN dan Danantara yang mendorong WSKT menjadi operator tol berpotensi mencederai semangat konsolidasi dan efisiensi BUMN yang digadang-gadang pemerintah.
Masuknya WSKT ke ranah pengusahaan tol berisiko menciptakan kanibalisme pasar serta tumpang tindih peran dengan BUMN spesialis tol seperti PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR). WSKT disarankan masuk ke dalam ekosistem pendukung tol, misalnya spesialis perawatan dan pemeliharaan jalan, alih-alih dipaksakan menjadi operator utama. "Restrukturisasi bisnis dan keuangan juga mutlak. Mesti ada skenario besar, tertata dari sisi target dan waktu, sehingga alat ukurnya jelas," pungkasnya.