JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan komitmennya untuk mengawal sebanyak 14 isu prioritas yang berkaitan erat dengan sektor dunia usaha dengan cara menginisiasi pembentukan sebuah Task Force Debottlenecking Hambatan Berusaha, yang memiliki fungsi esensial untuk melakukan identifikasi, pemetaan secara mendetail, pengawalan, hingga memastikan seluruh penyelesaian berbagai hambatan masalah dapat tuntas sepenuhnya.
"Bagi kami, setiap hambatan yang berhasil diselesaikan adalah simpul yang terurai agar kapal kembali berlayar. Karena setiap langkah yang memudahkan dunia usaha akan membuka lebih banyak harapan dan lapangan kerja," kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangan yang terkonfirmasi di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Menurut penjelasan beliau, saat ini pihak Apindo tengah berfokus mengawal lebih dari 14 topik isu prioritas dunia usaha, yang merentang mulai dari persoalan kepastian jaminan pasokan bahan baku industri, fluktuasi harga gas, efisiensi biaya logistik, kebijakan terkait nutri-level, tata ruang wilayah, kewajiban pelaporan keuangan, hingga urusan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor mineral dan batu bara.
Di samping itu, cakupan isu yang dikawal turut meliputi masalah sertifikasi kehalalan produk, tata kelola pengelolaan sampah atau Extended Producer Responsibility (EPR), aturan regulasi ekspor komoditas, berbagai aturan regulasi yang dinilai menghambat laju sektor pariwisata, hingga agenda mendesak penyempurnaan rancangan undang-undang di bidang ketenagakerjaan.
Shinta memaparkan pula bahwa sejumlah masukan strategis yang disuarakan oleh para pelaku dunia usaha kini telah mulai memperoleh respons positif dari pihak pemerintah sebagai bagian integral dari langkah perbaikan iklim investasi dan usaha di tingkat nasional.
Berdasarkan pandangannya, urgensi pembenahan di sektor riil juga terlihat sangat jelas apabila menilik peliknya tantangan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini, di mana tercatat sekitar 67 persen dari total keseluruhan angka pengangguran nasional didominasi oleh kalangan generasi muda dari kelompok Generasi Z, sementara hampir 60 persen dari total angkatan kerja yang ada masih terserap bekerja di sektor informal.
"Kondisi ini menunjukkan bahwa agenda ekonomi Indonesia bukan hanya tentang menciptakan lebih banyak pekerjaan, tetapi juga memastikan tersedianya pekerjaan yang produktif, berkualitas, formal dan berkelanjutan," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa upaya pembenahan iklim dunia usaha ini mutlak harus berjalan secara selaras dan beriringan dengan langkah-langkah strategis dalam memperluas sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi melalui penguatan investasi di berbagai daerah.