JAKARTA - Gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah makin mempertegas tingginya tingkat ketergantungan Indonesia pada impor energi fosil. Lonjakan harga minyak mentah internasional berimbas pada pembengkakan beban subsidi energi serta memberi tekanan pada postur anggaran negara. Kondisi ini dipandang sebagai momentum strategis untuk mengakselerasi transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT).
Sepanjang semester I-2026, Indonesian Crude Price (ICP) mengalami fluktuasi hingga menembus posisi tertinggi 117,31 dolar AS per barel pada April 2026. Meski menyusut ke level 83,45 dolar AS per barel pada Juni 2026, pergerakan tersebut tetap membebani APBN 2026 yang mengasumsikan ICP sebesar 70 dolar AS per barel. Kalkulasi Kementerian Keuangan mencatat tiap kenaikan 1 dolar AS per barel berpotensi melebarkan defisit APBN hingga Rp6,8 triliun.
Beban fiskal kian berat lantaran pelemahan kurs rupiah terjadi secara bersamaan, di mana setiap depresiasi Rp100 terhadap dolar AS menambah defisit Rp0,8 triliun. Kepala Dekarbonisasi Industri dan Transportasi INDEF Green Transition Initiative, Andry Satrio Nugroho, memaparkan akumulasi realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga akhir Juni 2026 telah menembus Rp233 triliun atau 52,1 persen dari total pagu APBN 2026.
“Kalau kami kurangi antara apa yang kami terima dan apa yang kami belanjakan, tetap saja sebetulnya boncos. Ini jadi salah satu titik krusial dari sisi fiskal,” ujar Andry.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno menyoroti bahwa ketergantungan pada impor minyak mentah dan LPG memicu kerentanan ekonomi domestik. Konsumsi BBM nasional menembus 1,6 juta barel per hari, sementara produksi lokal hanya di kisaran 600.000 barel per hari. Untuk LPG, konsumsi mencapai 8,3 juta ton per tahun dengan produksi dalam negeri baru 1,6 juta ton.
“Sekarang hari ini bicaranya bukan availability of supply, melainkan reliability of supply. Tersedia atau tidak, bisa diandalkan atau tidak impornya,” ujar Eddy.
Eddy menekankan bahwa pemanfaatan energi hijau kini menjadi modal utama dalam menarik investasi asing sekaligus menentukan daya saing produk ekspor nasional di tengah ancaman pajak karbon global.
“Green energy is a license to invest dari investor-investor asing sekarang,” tuturnya.
Andry mengingatkan agar transisi energi bersih turut menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat dari sisi nilai ekonomis.
“Dengan melakukan transisi energi, masyarakat akan mendapatkan benefit dari sisi harganya. Selama itu tidak bisa kami tawarkan, masyarakat agak sulit menerima agenda transisi energi,” katanya.
Di sisi lain, Dekan FEB UIII Teguh Yudo Wicaksono menegaskan perlunya reformasi subsidi energi agar alokasi fiskal lebih berpihak pada EBT. Pagu subsidi energi di APBN 2026 yang menyentuh Rp381,3 triliun dinilai jauh lebih besar dibandingkan alokasi persiapan transisi energi yang hanya sebesar Rp37,5 triliun.
“Kalau kami lihat alokasi subsidi energi, itu 10 kali lipat dibandingkan dengan persiapan kami untuk menyiapkan energi alternatif, yaitu energi baru dan terbarukan,” ujar Teguh.
Guna mencapai target bauran EBT sebesar 19–23 persen pada 2030, Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur kelistrikan bersih mencapai Rp2.967,4 triliun dalam kurun satu dekade. Selain memperkuat ketahanan energi, RUPTL PLN 2025–2034 mencatat program transisi energi bersih berpotensi membuka hingga 1,7 juta lapangan kerja hijau baru.
Eddy dan Teguh sepakat bahwa keberhasilan pergeseran menuju energi bersih sangat bergantung pada komitmen politik serta konsistensi pemerintah dalam mereformasi kebijakan energi secara berkesinambungan.
“Ini dua hal yang memang harus dilaksanakan. Bukan berarti kalau kami tidak melaksanakan reformasi subsidi energi dalam tempo dekat, transisi energinya juga terhenti. Transisi energi perlu kami akselerasi,” kata Eddy.
Andry menyimpulkan bahwa penataan kebijakan energi harus berdiri di atas tiga pilar utama demi menjaga stabilitas jangka panjang.
“Kalau kami berbicara mengenai subsidi energi, kami harus berbicara mengenai energi trilema. Pertama, keadilan. Kedua, pertahanan fiskal dan energi. Ketiga, keberlanjutan lingkungan, yaitu transisi energi,” katanya.