JAKARTA - Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana mengutarakan harapan agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) senantiasa mempersiapkan tata kelola pemerintahan yang mampu beradaptasi secara cepat terhadap dinamika kemajuan teknologi demi menyongsong era Government 5.0.
“Government 5.0 tidak hanya menuntut pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga pengambilan keputusan berbasis data, pengelolaan risiko yang proaktif, penguatan sistem pengendalian intern, serta perlindungan keamanan data,” ujarnya dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kemenhub Tahun 2025, dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Langkah akselerasi transformasi menuju ekosistem Government 5.0 ini dipandang mutlak memerlukan sokongan kualitas laporan keuangan yang prima sebagai fondasi utama dalam perumusan keputusan fiskal maupun penentuan arah kebijakan publik.
Dengan bahasa lain, lanjutnya, laporan keuangan tidak lagi sekadar dokumen pertanggungjawaban, tetapi menjadi instrumen strategis dalam menghasilkan kebijakan publik yang efektif.
Di sisi lain, BPK turut memetakan sejumlah tantangan krusial yang harus dihadapi dalam mewujudkan Government 5.0, di antaranya mencakup problem kesenjangan tingkat kematangan transformasi digital, masih terjadinya fragmentasi data, sejauh mana kesiapan adopsi pemanfaatan kecerdasan buatan, tingkat integritas tata kelola, kapasitas ketersediaan sumber daya manusia yang melek digital, hingga aspek krusial terkait keamanan siber beserta efektivitas kolaborasi lintas sektor.
“Kemenhub sebagai salah satu kementerian strategis memiliki peran penting dalam memastikan transformasi digital turut mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi kepada masyarakat,” kata dia.
Menyertai hasil audit pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenhub Tahun 2025 tersebut, pihak BPK turut merumuskan sejumlah poin rekomendasi konstruktif sebagai manifestasi nyata dari komitmen mendorong perbaikan yang berkesinambungan.
Berdasarkan catatan rekapitulasi hingga berakhirnya semester I tahun 2026, tercatat sebanyak 1.926 rekomendasi dari total keseluruhan 2.183 butir rekomendasi—atau jika dipersentasekan mencapai angka 88,23 persen—telah dinyatakan rampung ditindaklanjuti dengan tuntas.
Merujuk pada temuan konklusif dari hasil pemeriksaan menyeluruh, institusi Kemenhub sukses mengantongi predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Pihak BPK menyampaikan ekspektasi agar jalinan sinergi positif yang selama ini terbangun dapat terus dioptimalkan, sehingga rangkaian hasil audit pemeriksaan tidak sekadar berhenti sebagai instrumen evaluasi formal belaka, melainkan mampu memicu peningkatan standar tata kelola serta mutu pelayanan publik secara keseluruhan.
"Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya masa depan yang lebih baik," ucap Anggota I BPK.