JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menilai bahwa sinergi dan koordinasi yang erat antara pihak pemerintah pusat, jajaran pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial (Kemensos), beserta seluruh instansi terkait lainnya merupakan kunci utama dalam mempercepat proses penanganan darurat bencana gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, Kementerian Sosial, dan seluruh pihak terkait, harus berjalan optimal agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi,” ujar Sari dikutip di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Sebelumnya, Sari bersama dengan jajaran Satgas Penanggulangan Pasca Bencana (Galapana) DPR RI telah melakukan peninjauan secara langsung ke sejumlah titik lokasi yang terdampak gempa di wilayah NTT.
Di dalam agenda peninjauan lapangan tersebut, Satgas Galapana DPR RI melihat secara langsung kondisi nyata yang dialami oleh masyarakat terdampak, sekaligus mendengarkan secara seksama paparan laporan dari pihak pemerintah daerah (pemda) serta instansi berwenang mengenai berbagai langkah tanggap darurat yang telah dieksekusi.
Sari menegaskan bahwa kehadiran institusi DPR RI secara langsung di tengah lokasi bencana merupakan wujud nyata komitmen lembaga legislatif untuk memastikan negara hadir dalam memberikan perlindungan serta uluran tangan bagi masyarakat yang menjadi korban musibah.
Selain melakukan peninjauan wilayah, pihak DPR RI juga mendesak adanya kepastian terhadap proses penanganan para korban, yang mencakup penyediaan dukungan logistik, akses layanan kesehatan, penyaluran hunian sementara, serta distribusi bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh BNPB dan Kementerian Sosial.
Menurut pandangan Sari, DPR RI memberikan komitmen penuh untuk terus mengawal seluruh tahapan penanganan serta proses rehabilitasi pascabencana secara berkelanjutan hingga kondisi kehidupan warga masyarakat terdampak benar-benar pulih seutuhnya dan dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan rasa aman dan normal.
Berdasarkan catatan informasi yang dihimpun, peristiwa gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,7 mengguncang wilayah Kabupaten Nagekeo, NTT, pada hari Sabtu (15/8) tepat pukul 05.58 WITA. Pihak BNPB per hari Minggu (16/8) malam melaporkan data sementara yang mencatat sebanyak 54 warga dinyatakan meninggal dunia, 199 orang mengalami luka-luka, 9.963 jiwa terpaksa mengungsi, serta sebanyak 1.528 Kepala Keluarga (KK) ikut terdampak bencana ini.
Lebih lanjut, BNPB juga mendata kerusakan fisik bangunan yang mencakup 2.403 unit rumah warga akibat guncangan gempa di kawasan sisi utara Pulau Flores tersebut, di mana rinciannya terdiri atas 1.543 rumah mengalami rusak berat, 328 rumah rusak sedang, dan 532 rumah mengalami rusak ringan.
Selain itu, tercatat pula sebanyak 22 fasilitas pendidikan mengalami kerusakan parah serta 88 fasilitas lainnya turut terdampak oleh guncangan gempa tersebut. Sementara itu, total fasilitas kesehatan yang ikut terdampak dilaporkan mencapai 211 unit, yang di antaranya meliputi 21 bangunan rumah sakit dan 190 unit puskesmas.