JAKARTA - Penguatan sektor manufaktur di Jawa Barat tak sekadar berfokus pada kesiapan tenaga kerja semata. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar turut mendorong agar arus investasi yang masuk mampu menciptakan dampak berganda bagi pelaku usaha daerah lewat pemantapan rantai pasok domestik.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Nining Yuliastiani mengungkapkan, salah satu kendala utama yang masih dialami yakni tingginya ketergantungan manufaktur pada komponen serta bahan baku impor. Hal ini menjadikan iklim industri rentan terhadap gejolak nilai tukar mata uang, gangguan distribusi logistik global, hingga dinamika geopolitik dunia.
Lantaran hal tersebut, pembenahan rantai pasok difokuskan melalui pengoptimalan bahan baku lokal, akselerasi hilirisasi, penyertaan kemitraan antara pelaku usaha skala besar dan industri kecil menengah (IKM), serta penguatan penggunaan produk dalam negeri.
Nining menerangkan, pemantapan rantai pasok merupakan agenda krusial agar ekspansi industri di Jawa Barat tidak sebatas berhenti sebagai kegiatan perakitan semata, sementara kebutuhan bahan baku dan komponen utamanya masih ditopang dari luar negeri.
"Rantai pasok untuk kebutuhan suku cadang dan perakitan kendaraan saat ini lebih banyak mengandalkan impor. Kondisi ini menunjukkan rantai pasok di tingkat lokal belum terbentuk secara optimal. Pemprov Jabar sedang mengembangkan sistem yang terjaga keberlanjutannya,” kata Nining, Selasa (18/8/2026).
Pemerintah terus mendorong pelaku industri besar agar membeberkan kebutuhan komponen maupun kebutuhan produksi lainnya yang sanggup disuplai oleh IKM lokal. Langkah ini sekaligus membentangkan jalan bagi pelaku IKM untuk berintegrasi ke dalam ekosistem manufaktur.
Saat ini, Jawa Barat tercatat memiliki 13.796 IKM potensial yang dapat diberdayakan sebagai pemasok suku cadang, bahan baku, hingga penyedia jasa penunjang industri skala besar.
Pemerintah daerah mengimbau IKM untuk terus menggenjot kualitas produk, standardisasi, sertifikasi, serta kapasitas produksi, selaras dengan penguatan alih teknologi digital serta fasilitasi kemitraan dan business matching bersama perusahaan besar.
Nining menegaskan Pemprov Jabar secara konsisten memfasilitasi pembentukan rantai pasok ATPM bersama para pelaku IKM lokal di wilayah Jawa Barat.
Upaya nyata penguatan rantai pasok ini juga tengah dipacu pada ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV).
Disperindag Jabar berkolaborasi dengan Kementerian Investasi/BKPM serta Kementerian Perindustrian dalam merancang program kemitraan guna mengoneksikan industri EV dengan para pelaku manufaktur lokal Jawa Barat. Saat ini, prosesnya telah memasuki tahap verifikasi dan kurasi calon penyuplai lokal.
“Jika berjalan sesuai rencana, agenda business matching atau temu bisnis ini akan digelar pada akhir Agustus hingga September 2026 di Kabupaten Bekasi dan Karawang,” terangnya.
Lewat skema terpadu ini, strategi industrialisasi di Jawa Barat tidak berhenti pada capaian menarik modal baru. Pemerintah setempat turut berupaya merajut ekosistem yang menautkan arus investasi dengan penyerapan tenaga kerja lokal, pendidikan vokasi, penguasaan teknologi, hingga pelibatan aktif IKM dalam jejaring rantai pasok industri.