JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengingatkan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) tetap memenuhi kriteria gizi. Pihaknya menegaskan agar pengelola tidak mengurangi komposisi menu maupun standar gizi yang telah ditentukan.
"Tolong jangan dikurang-kurangi menunya. Tidak boleh mengurangi ketentuan dan tidak boleh mengurangi gizi yang sudah standar dalam MBG," kata Zulkifli Hasan dalam keterangan resmi yang diterima di Kupang, Kamis.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan saat meninjau kesiapan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Peninjauan ini bertujuan untuk memetakan kendala lapangan demi menyempurnakan tata kelola Program MBG.
Hingga saat ini, Program MBG tercatat telah menjangkau sekitar 62,6 juta penerima manfaat di berbagai daerah. Pelaksanaan program ini ditopang oleh 27.485 SPPG yang beroperasi serta 134.881 pemasok lokal dari sektor UMKM, BUMDes, hingga koperasi.
Menko Pangan menegaskan percepatan SPPG di wilayah 3T merupakan keputusan pemerintah yang mencakup wilayah prioritas, termasuk NTT, Maluku, dan seluruh wilayah Papua.
"Memang sudah keputusan rapat yang saya pimpin dua minggu yang lalu, 3T, NTT seluruhnya, Maluku seluruhnya, Papua seluruhnya. Papua ada enam provinsi, Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan,” ujarnya.
Pemerintah terus menata 8.617 SPPG di wilayah terpencil, termasuk 1.703 SPPG 3T yang difokuskan untuk mempercepat penurunan angka stunting. Khusus wilayah NTT, terdapat 1.123 usulan SPPG 3T dengan 170 unit di antaranya sudah tervalidasi siap beroperasi.
Percepatan operasional SPPG 3T di NTT menjadi fokus utama mengingat tingginya angka penanganan gizi. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, tingkat prevalensi stunting di kawasan NTT tercatat masih menyentuh angka 37 persen.
Beberapa daerah seperti Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, dan Timor Tengah Utara tergolong wilayah dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi. Salah satu fasilitas yang siap melayani adalah SPPG Sikka Munerana yang diproyeksikan untuk melayani di bawah 1.000 penerima manfaat.
Melalui koordinasi antarinstansi, Kemenko Bidang Pangan terus mendorong percepatan penataan dan aktivasi SPPG 3T di daerah yang memerlukan bantuan gizi. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan hak pangan yang layak.
Kunjungan kerja ke Sikka menjadi bagian dari langkah nyata memastikan kesiapan operasional di lapangan. Pemerintah berharap pelaksanaan Program MBG di kawasan 3T dapat berjalan dengan efektif, tepat sasaran, serta berkelanjutan.