JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membahas penanganan rumah warga yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Penanganan kerusakan rumah tersebut akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pengembang perumahan.
“Nah, khusus untuk masalah perumahan, ya kami selain dari BNPB, kemudian dari PKP, [bisa dibantu] dengan Bapak-Bapak [developer] sekalian,” kata Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (21/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri rapat bersama Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (20/8/2026). Pemerintah saat ini terus melakukan pendataan secara presisi terhadap jumlah rumah yang mengalami kerusakan. Kerusakan rumah akan dikategorikan menjadi rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan.
Tito menyebut, hampir seluruh penanganan kerusakan rumah nantinya akan menggunakan skema in situ, yakni pembangunan kembali rumah di lokasi semula. Ia mengatakan, sekitar delapan kabupaten di NTT terdampak gempa.
Kerusakan tidak hanya terjadi pada rumah warga, tetapi juga gedung pemerintah, sekolah, serta fasilitas publik seperti jalan dan jembatan. Namun, rekonstruksi rumah belum dapat dilakukan dalam waktu dekat karena sejumlah wilayah masih mengalami guncangan. Pembangunan kembali akan dilakukan setelah kondisi dinilai stabil dengan dukungan lintas pihak.
“Kalau perbaikan rumah pun tidak bisa dilakukan sekarang karena masih dalam kondisi guncang. Nanti mungkin setelah dia stabil, baru kemudian bisa dilakukan rekonstruksi,” ucap Tito.
Ia juga menekankan pentingnya pendataan sebagai dasar penanganan dan rekonstruksi rumah warga terdampak gempa.
Pendataan dilakukan secara by name by address dengan melibatkan kepala desa dan camat hingga Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah. Pendataan juga perlu mengacu pada petunjuk teknis BNPB mengenai klasifikasi kerusakan rumah akibat gempa.
“Nah, sekarang inilah waktunya untuk pendataan. Meskipun nanti akan berkembang, karena yang tadi, yang tadinya rusak ringan jadi sekarang sedang atau berat jadinya karena tambahan susulan. Jadi pendataan ini betul-betul upayakan memanfaatkan kepala desa, ya, camat, dan by name by address,” jelas Tito.
Kebutuhan dasar pengungsi
Selain penanganan rumah, Tito menegaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang masih tinggal di tenda juga menjadi prioritas. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan makanan, minuman, tenda, pakaian, selimut, dan obat-obatan. Kebutuhan tersebut juga perlu diantisipasi untuk memenuhi kebutuhan pengungsi selama tiga hingga empat minggu ke depan.
“Untuk pintu-pintu masuk, selain jalan-jalan darat tadi, sudah hampir semua terbuka, sehingga mobilitas orang maupun barang, bantuan, lebih cepat masuk,” ucap Tito.
Dalam rapat tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI), serta perwakilan berbagai perusahaan pengembang properti turut hadir.