JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mendorong Program Banyuwangi Hijau menjadi percontohan tingkat nasional dalam tata kelola sampah berbasis komunitas serta ekonomi sirkular.
“Jadi, Banyuwangi ini termasuk yang pengolahan sampahnya terbaik. Maka dari itu, banyak penyerahan bantuan dari berbagai pihak, termasuk Austria, Norwegia, dan United Arab Emirates (UAE), karena dianggap pengelolaan sampahnya termasuk yang bagus,” kata Zulhas dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.
Menko Zulhas menyampaikan hal tersebut sewaktu meninjau Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) Balak di Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (20/8), serta menyaksikan penyerahan sarana pendukung persampahan.
Agenda itu turut dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, jajaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, beserta para mitra Program Banyuwangi Hijau.
Program Banyuwangi Hijau memadukan penanganan sampah dari tingkat rumah tangga hingga unit pengolahan dengan memosisikan warga sebagai elemen vital dalam pemilahan sampah dari hulu.
Inisiatif tersebut berkembang dari Proyek STOP yang telah berjalan di Kecamatan Muncar sejak 2018 dan kemudian memperoleh sokongan sejumlah mitra mancanegara.
Dalam fase pertama dan kedua, negara Austria beserta Norwegia mendukung pembangunan sarana pengolahan sampah, termasuk pendirian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Balak yang berkapasitas hingga 80 ton tiap hari.
Memasuki tahap ketiga pada 2024, sokongan dana dari Uni Emirat Arab (UAE) difokuskan untuk memperkuat sistem dari hulu sampai hilir, melingkupi edukasi warga, pemilahan dari sumber, penyediaan sarana, pengangkutan terpisah, hingga pemrosesan sampah.
Penguatan cakupan persampahan juga ditandai lewat penyerahan 44 armada operasional yang terdiri dari 21 armada roda tiga, 16 unit mobil pikap, dua truk arm roll, serta lima unit truk kontainer.
Rangkaian kendaraan tersebut bakal difungsikan untuk menopang pengumpulan serta pengangkutan sampah dari kediaman warga ke fasilitas pemrosesan, sehingga material bernilai bisa dimanfaatkan ulang dan sisa residu sanggup ditekan.
Skema Banyuwangi Hijau menempatkan sampah sebagai potensi sumber daya yang sanggup dipilah, diproses, dan digunakan kembali.
Metode berbasis masyarakat tersebut dipandang cocok diterapkan pada wilayah dengan timbulan sampah skala kecil hingga menengah.
Adapun untuk area perkotaan dengan volume sampah masif, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi berskala lebih tinggi, termasuk pemrosesan sampah menjadi energi listrik (PSEL) untuk kota dengan volume di atas 1.000 ton tiap hari.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengutarakan bahwa lewat kolaborasi pemerintah, warga, serta mitra pembangunan, Banyuwangi ditargetkan mampu meraih cakupan layanan persampahan 100 persen pada 2028 atau lebih awal.
Pemerintah berharap pencapaian itu dapat memperkokoh kedudukan Banyuwangi sebagai salah satu model nasional dalam merancang sistem penanganan sampah yang terpadu, berkelanjutan, serta berbasis ekonomi sirkular.