JAKARTA - Pemerintah secara konsisten mengoptimalkan langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Kalimantan, salah satunya melalui penyiapan operasi terpadu dan pembuatan sumur bor.
Berdasarkan penjelasan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi di Jakarta, Jumat, penyediaan sumur bor menjadi instrumen krusial mengingat cadangan air permukaan untuk kebutuhan pemadaman terus menyusut akibat kekeringan.
"Sumur bor diperlukan untuk memperpendek jarak pengambilan air, mempercepat pengisian peralatan pemadaman, serta menjaga kesinambungan pembasahan dan pendinginan," kata dia.
Ristianto menguraikan bahwa ketercukupan pasokan air menjadi fokus utama pada upaya penanggulangan karhutla di area lahan gambut. Sifat karakter gambut berpotensi menyimpan titik bara api di bawah lapisan permukaan, sehingga kobaran api rentan menyala kembali jika pembasahan tidak dituntaskan secara menyeluruh.
Oleh sebab itu, ia menegaskan pemerintah menjadikan proses pemadaman yang berlanjut pada tahap pendinginan sebagai urutan prioritas dalam operasi.
Mengenai penguatan operasi terpadu penanganan karhutla, ia menambahkan bahwa pemerintah menghimpun sinergi dari pelbagai elemen instansi maupun komponen masyarakat.
Unsur yang terlibat meliputi Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG, pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, sektor swasta, relawan, hingga warga setempat.
"Operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, dengan penanganan yang disesuaikan berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan," kata Ristianto.
Catatan data operasional mencatat sekitar 12.880 personel gabungan disiagakan pada tiga provinsi prioritas. Rinciannya mencakup 1.410 personel di Kalimantan Barat, 10.700 personel di Kalimantan Tengah, serta 770 personel di Kalimantan Selatan.
Seluruh jajaran petugas menjalankan pemantauan titik panas berbasis laporan masyarakat, patroli bersamasama, verifikasi lapangan, hingga aksi pemadaman darat. Langkah lanjutan juga mencakup penyiraman intensif, pendinginan lokasi, pembuatan sekat bakar, serta penjagaan area rawan demi mencegah penyebaran api susulan.
Mekanisme koordinasi antarlembaga terpusat pada posko terpadu. Posko ini memegang peranan untuk memetakan titik wilayah yang memerlukan penanganan mendesak, sekaligus mendistribusikan pergerakan personel dan kelengkapan alat berdasarkan dinamika di lapangan.
Rangkaian tindakan darurat turut ditunjang sarana operasional yang memadai, seperti armada kendaraan, pompa air jinjing, selang pemadam, flexible tank, perangkat komunikasi, hingga alat pelindung diri.
Sementara itu, dukungan jalur udara diperkuat oleh ketersediaan helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, dan helikopter water bombing.