JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memerintahkan jajaran pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) agar mencantumkan alokasi anggaran serta program penanganan tuberkulosis (TB) ke dokumen perencanaan APBD.
Wamendagri Akhmad Wiyagus di Palu pada Sabtu menekankan bahwa sektor kesehatan tergolong urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar masyarakat, sejajar dengan pendidikan, infrastruktur, perumahan, serta sosial.
"Kemendagri memiliki kepentingan untuk meyakinkan bahwa pemerintah daerah memasukkan masalah kesehatan ini dalam penyusunan perencanaan, baik dalam RPJMD sebagai turunan dari RPJMN, kemudian RKPD, Renstra perangkat daerah, dan ujungnya nanti di APBD," kata Akhmad.
Ia menegaskan bahwasanya penanggulangan TB tidak dapat dibebankan kepada Kementerian Kesehatan semata, selaras dengan amanat UUD 1945 yang mewajibkan negara menjamin fasilitas kesehatan dan pelayanan umum layak bagi setiap warga.
Berdasarkan data Kemendagri, tingkat penemuan penderita TB di wilayah Sulawesi Tengah masih memperlihatkan ketimpangan antarwilayah.
"Jadi kasus TB di Kota Palu mencatatkan angka penemuan tertinggi sebanyak 1.075 kasus, diikuti Kabupaten Parigi Moutong 546 kasus, dan Kabupaten Banggai 510 kasus," ucapnya.
Menurut Wiyagus, eksekusi penanganan tuberkulosis oleh pemerintah daerah wajib disesuaikan dengan standar pelayanan minimum yang berlaku.
"Sistem penanganan tuberkulosis bukan hanya fokus kepada suspek, tetapi juga secara detail sudah menyentuh ke kontak erat atau keluarga dekatnya," sebutnya.
Ia pun meminta seluruh pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota untuk segera memetakan penyebaran kasus TB secara akurat sekaligus memacu penerbitan regulasi di daerah.
"Ke depan Dinas Kesehatan dan puskesmas harus bertanggung jawab pada aspek teknis kesehatan. Kemudian Bappeda memastikan TB ini masuk dalam perencanaan dan indikator pembangunan daerah," ucapnya.