JAKARTA — Pemerintah menyiagakan dana Rp1,2 triliun guna mendistribusikan cadangan pangan pemerintah (CPP) bagi warga yang dilanda bencana alam di sepanjang 2026. Alokasi tersebut dianggarkan demi mengakselerasi pemenuhan konsumsi masyarakat pada situasi darurat.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) memiliki kewenangan menginstruksikan Perum Bulog dalam mengalirkan bantuan pangan dari cadangan CPP ke area terdampak bencana.
Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy memaparkan, pemerintah telah menyiagakan bantuan beras bagi warga yang terdampak gempa bumi di lima kabupaten kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT). Akumulasi pasokan untuk area tersebut menyentuh 6.800 ton bernilai kisaran Rp95,2 miliar.
"Jadi sudah ada anggarannya di 2026. Khusus untuk bantuan bencana alam NTT itu yang terdampak lima kabupaten. Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sika, dan Nagekeo. Kemudian jumlah semuanya itu ada 6.800 ton. Kalau dikalikan Rp14.000 per kilogram, ketemu sekitar Rp95,2 miliar," ujar Sarwo Edhy dalam keterangan resmi, dikutip Senin (24/8/2026).
Merujuk ketetapan Bapanas per 19 Agustus 2026, porsi 6.800 ton itu terbagi atas 990,3 ton bantuan tanggap bencana dan 5.810 ton bantuan pangan beras reguler.
Kabupaten Manggarai mengantongi 81,63 ton bantuan bencana beserta 1.790 ton bantuan pangan reguler. Berikutnya, Kabupaten Manggarai Timur memperoleh 153,78 ton bantuan bencana dan 1.660 ton bantuan reguler.
Kabupaten Ngada mencatatkan 86,88 ton bantuan bencana serta 444,21 ton bantuan pangan reguler. Di samping itu, Kabupaten Sikka mengamankan 6,88 ton bantuan bencana dan 1.280 ton bantuan pangan reguler. Sementara itu, Kabupaten Nagekeo mencatatkan alokasi bantuan bencana terbesar yakni 661,18 ton, ditambah 625,14 ton bantuan pangan reguler.
Di luar alokasi khusus bencana, pemerintah turut menggulirkan bantuan pangan beras reguler. Memasuki tahap kedua rentang Juli-September 2026, ketersediaan anggaran yang disiapkan menyentuh Rp17,5 triliun.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengutarakan, pemerintah menerapkan skema percepatan demi menjamin bantuan pasokan beras dapat secepatnya tersalurkan kepada warga korban bencana.
"Ini perintah Bapak Presiden Prabowo. Kami harus bergerak cepat. BNPB bisa ambil duluan, proses izinnya persetujuannya belakangan. Karena yang setujui, saya sebagai Kepala Bapanas, saya menyetujui pengeluaran beras untuk bencana seluruh Indonesia," kata Amran.
Menurut penjelasannya, pemerintah menjamin ketersediaan stok beras untuk penanganan masyarakat terdampak bencana berada dalam posisi aman. Cadangan yang dikuasai diperkirakan memadai untuk mencukupi kebutuhan hingga 1 tahun ke depan bilamana diperlukan.
"Karena masalah beras yang paling penting. Perintah Bapak Presiden agar bergerak cepat, menyelesaikan masalah. Alhamdulillah, kami sudah cek langsung. Kami sudah hitung kekuatan kami di sini sampai 1 tahun aman bahkan lebih. Jadi insyaallah aman," ujarnya.
Kesiapan tersebut disokong oleh ketersediaan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang menembus 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026. Terhitung sejak Januari hingga 21 Agustus 2026, pemerintah telah menyalurkan CBP mencapai 1,65 juta ton.
Alokasi distribusi tersebut mencakup program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan fase pertama dan kedua, hingga bantuan untuk keadaan darurat serta bencana. Khusus porsi bantuan bencana dan keadaan darurat, realisasi penyalurannya telah menembus 11,39 ribu ton.
Di lain pihak, pemerintah tengah mengagendakan penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua sebanyak 997.200 ton untuk 33,24 juta keluarga. Setiap keluarga bakal menerima jatah 10 kilogram beras saban bulan selama rentang 3 bulan.
Lewat tambahan penyaluran itu, pemerintah bersama Perum Bulog berpeluang menggelontorkan lebih dari 2 juta ton CBP dari total ketersediaan stok yang konsisten berada di atas angka 5 juta ton.