JAKARTA - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menegaskan bahwa platform Sistem Informasi Desa dan Kawasan New Generation (Sideka-NG) mampu menjadi instrumen efektif bagi desa dalam memaparkan kondisi real, potensi, program kerja, serta kebutuhan pembangunan secara transparan.
“Desa dapat juga menyampaikan kondisi potensi, program, dan kebutuhan pembangunan secara terbuka, sekaligus memperkuat komunikasi koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, serta berbagai mitra pembangunan,” kata Direktur Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Kemendes PDT Dimposma Sihombing.
Pernyataan tersebut disampaikan Dimposma saat meresmikan pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembuatan Sideka-NG melalui Kolaborasi Sistem Informasi Desa di Daerah Tertinggal, yang berlangsung secara daring dari Jakarta, Senin.
Melalui langkah ini, akselerasi pembangunan desa diharapkan berlangsung lebih optimal. Lebih jauh, Dimposma mengutarakan bahwa optimalisasi teknologi informasi kian krusial di era transformasi digital, khususnya untuk mengokohkan tata kelola pemerintahan, layanan publik, hingga pembangunan di tingkat desa.
Menurutnya, Sideka-NG tidak sebatas berfungsi sebagai kanal publikasi informasi desa, melainkan bertransformasi menjadi bagian integral dari sistem informasi desa yang terintegrasi serta kolaboratif. Pemanfaatan platform ini bernilai strategis bagi desa maupun wilayah tertinggal yang masih terkendala keterbatasan akses informasi, infrastruktur teknologi, dan kualitas SDM.
Melalui tata kelola informasi yang terstruktur, Dimposma menilai desa mempunyai peluang besar untuk meraih berbagai pemenuhan kebutuhan pembangunan yang diperlukan.
Selanjutnya, Kemendes PDT turut memacu agar penggunaan Sideka-NG ke depan makin memperkuat keterbukaan informasi publik, transparansi pengelolaan, pemanfaatan basis data, serta membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dalam pembangunan desa.
Untuk diketahui, Sideka-NG dirancang sebagai platform terpadu yang menghubungkan jaringan informasi desa secara kolaboratif. Lewat sarana ini, desa dapat menyajikan ragam profil wilayah sekaligus mempererat jalur komunikasi dan koordinasi dengan pemda, pemerintah pusat, hingga mitra pembangunan.