JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan untuk menghentikan sementara operasional 463 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam durasi 10 hari. Pembenahan ini ditujukan untuk merapikan serta memverifikasi kelengkapan data dalam kerangka penataan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono menerangkan bahwa instansinya sedang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh SPPG yang sudah berjalan, termasuk mencocokkan profil dapur dengan data penerima bantuan di lapangan.
“Sekarang ini menurut catatan yang beroperasi 27.485. Itu kemudian kami sisir, kami profiling dapurnya dan juga kami cek penerima manfaatnya,” kata Sudaryono seusai rapat koordinasi terbatas terkait perbaikan tata kelola MBG di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu.
Dari total 27.485 unit SPPG yang aktif beroperasi, sebanyak 27.022 di antaranya telah mengantongi surat ketetapan sementara. Adapun 463 SPPG sisanya diwajibkan menyempurnakan rincian berkas pendukung.
“Nah, 463 ini kami suspen 10 hari untuk kemudian mereka melengkapi data-data yang kami inginkan (yaitu) profil dapur, foto dapur, kemudian profil sekolahnya,” ujarnya.
Sudaryono menegaskan langkah konfirmasi ini dilaksanakan guna menjamin seluruh unit SPPG yang terdaftar benar-benar menjalankan fungsi pelayanan sesuai laporan resminya.
Pihak BGN juga melakukan pencocokan silang mengenai titik lokasi dapur pengolahan beserta sasaran pengiriman MBG, baik yang disalurkan ke lembaga sekolah maupun pos pelayanan terpadu (posyandu).
Ia menjelaskan sewaktu SPPG mengajukan laporan pengiriman menu MBG ke sekolah tertentu, BGN akan langsung mengirim verifikasi tertulis kepada pihak sekolah penerima.
“Pada saat dapur ini melaporkan mengirimkan MBG-nya ke sekolah tertentu, sekolahnya kami kirimi email, kami kirimi surat, konfirmasi benar enggak dapur ini melayani di sekolah Anda,” ungkap dia.
Ia menambahkan bahwa pembuktian keabsahan data ini menyasar seluruh SPPG tanpa terkecuali, mengingat jumlah fasilitas pengolah masakan yang aktif saat ini sudah melampaui angka 27 ribu unit.
Merujuk pada penjelasan Kepala BGN, sebanyak 27.022 SPPG dinilai sudah tertib administrasi, sementara 463 SPPG yang dibekukan sementara akan diperiksa ulang secara mendalam satu per satu.
“Jadi ini kami cross-check semua karena memang datanya banyak, 27.000 dapur ini kami cross-check semua,” ucap Sudaryono.
Ia kembali menekankan bahwa tindakan penangguhan ini murni agenda verifikasi teknis, sehingga tidak langsung mengindikasikan bahwa seluruh unit terperiksa tidak beroperasi.
“Maksud saya, jangan sampai nanti di antara yang kami suspen sementara ini ternyata selama ini misalnya dapurnya belum beroperasi. Jadi kami betul-betul pastikan bahwa dapur ini beroperasi dan melayani sekolah-sekolah itu,” tuturnya.
Sudaryono menyimpulkan bahwa penataan ulang data sangat mutlak diperlukan agar seluruh informasi fasilitas dapur serta data penerima program MBG makin presisi dan sesuai dengan realita operasional di lapangan.