JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menggarisbawahi penanganan infrastruktur gedung fasilitas umum yang terdampak gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) wajib dieksekusi secara cepat, tepat berpatokan pada skala kerusakan, serta tetap memelihara nilai kearifan lokal beserta keperluan masyarakat lokal.
“Kalau bangunan kami kerjakan ulang, di manapun kearifan lokal harus dijaga. Jadi harus koordinasi dengan yang menggunakan atau mengelola bangunan tersebut,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (29/8/2026).
Ia meninjau langsung Gereja Santo Petrus dan Paulus Dampek beserta Masjid Nurul Huda Reo di Kabupaten Manggarai. Peninjauan tersebut merupakan bagian dari ikhtiar menjamin kondisi fisik bangunan terdampak telah dicatat dan diperiksa sehingga kebutuhan langkah penanganannya dapat diformulasikan secara presisi, baik lewat pemugaran maupun pembangunan ulang untuk bangunan berskala kerusakan berat.
Dody mengimbau agar data asesmen dijadikan pijakan utama dalam menetapkan opsi penanganan. Infrastruktur dengan tingkat kerusakan yang masih dapat dipulihkan bakal ditangani lewat skema rehabilitasi, sementara bangunan dengan kerusakan tergolong berat dilaksanakan pembangunan ulang berstandar konstruksi yang lebih kokoh dan selaras dengan karakteristik wilayah rawan gempa.
Pengumpulan data serta pemeriksaan kondisi fisik bangunan terdampak dijalankan oleh Kementerian PU lewat unit teknis terkait, termasuk Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.
“Di sini ada masjid, tadi masjidnya rusak parah sehingga harus dibongkar seluruhnya. Gereja di Dampek juga sama,” kata Dody.
Dody mengarahkan supaya langkah penanganan direalisasikan melalui dialog dengan pihak terkait, termasuk pastor dan pengurus paroki serta Keuskupan Ruteng. Gereja Santo Petrus dan Paulus Dampek yang telah berdiri semenjak tahun 1979 menjadi salah satu infrastruktur yang ditinjau Menteri Dody.
“Kalau gereja ya koordinasi dengan pastornya. Kearifan lokalnya jangan sampai hilang,” ujarnya.
Hal serupa berlaku pula bagi rumah ibadah lainnya. Pada penanganan Masjid Nurul Huda Reo, komunikasi dengan takmir atau pengurus masjid diperlukan agar rumah ibadah yang dibangun kembali tetap responsif terhadap kebutuhan warga yang menggunakannya.
Menurut Menteri Dody, penerapan nilai kearifan lokal bukan berarti memangkas standar keselamatan konstruksi. Sebaliknya, keseluruhan bangunan yang direnovasi atau dibangun kembali harus ditingkatkan kekuatannya agar sanggup meredam potensi gempa di masa mendatang.
“Bangunannya harus kami perkuat karena bagaimanapun ini adalah daerah gempa. Jadi bangunannya harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi alamnya,” ujar Menteri Dody.
Pola penanganan tersebut seirama dengan filosofi build back better, yakni membangun kembali dengan mutu yang kian baik, lebih aman, serta lebih adaptif terhadap risiko bencana. Di samping memperhatikan dimensi teknis dan kearifan lokal, Menteri Dody turut meminta agar proses rehabilitasi beserta rekonstruksi mengikutsertakan masyarakat sekitar.
Pelibatan warga diharapkan sanggup mengakselerasi alur pemulihan sekaligus menjaga agar denyut ekonomi dan mata pencaharian warga tetap hidup selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Wajib melibatkan masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat tidak kehilangan pencaharian. Mereka bisa kembali mendapatkan pencahariannya dengan ikut terlibat dalam semua proses rehab-rekon di area yang paling terdampak,” katanya.