JAKARTA - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada lokasi terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjumpai hambatan koordinasi tatkala sekolah mesti diliburkan atau mengalihkan kegiatan belajar menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Di satu sisi, aspek keselamatan beserta kesehatan murid dijadikan fokus utama, tetapi di sisi lain muncul desakan agar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus beroperasi agar tidak terhenti.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa jalannya MBG bakal berpatokan pada kebijakan kegiatan di sekolah. Ketika pemerintah daerah memutuskan sekolah diliburkan atau belajar secara daring, proses distribusi MBG turut disetop.
"Ya, selama PJJ, jadi selama online. Kan tidak masuk sekolah, itu tidak kami berikan MBG," ujar Sudaryono usai Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Menurut penjelasannya, BGN menyerahkan wewenang keputusan terkait aktivitas belajar mengajar kepada pemerintah daerah. Pada tingkat SMA, kewenangan ada pada pemerintah provinsi, sedangkan tingkat SD dan SMP menjadi ranah pemerintah kabupaten atau kota.
"Intinya kami mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah. Libur, tidak libur, itu kami mengikuti. Pertimbangannya apa, kami tidak pernah kemudian memaksa demi MBG, walaupun Karhutla tetap buka, anak atau orang tua suruh ambil ke sekolah, enggak," katanya.
Sebelumnya, permasalahan mengemuka sewaktu Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kalimantan Tengah dalam rekaman video menyebut bilamana sekolah diliburkan imbas karhutla, fasilitas MBG beserta kantin berpotensi mati.
Sementara itu, Sudaryono juga mengungkapkan terdapat SPPG yang terlanjur menyelesaikan pengolahan MBG sebelum pengumuman sekolah diliburkan diterbitkan, sehingga persediaan bahan baku yang diolah terpaksa tetap dirampungkan pada hari bersangkutan.
"Karena ada Karhutla itu kemudian sekolahnya libur. Tapi diumumkan di saat dapurnya sudah masak, sudah beli bahan baku, sudah dicacah, sudah persiapan sehingga harus dimasak. Dan kemudian di hari itu diambil, besoknya sudah enggak ada lagi," ujar Sudaryono.
Lantaran hal tersebut, status aktivitas sekolah menjadi penentu utama kelangsungan penyaluran MBG di kawasan terdampak karhutla. Begitu kegiatan belajar dihentikan demi alasan keamanan, program pemenuhan gizi yang terikat dengan aktivitas sekolah ikut disesuaikan.
Fenomena ini terjadi tatkala sejumlah kawasan di Kalimantan terpapar asap karhutla yang memaksa pemerintah daerah menyesuaikan alur belajar mengajar. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 11 Agustus 2026, terdata 3.524 unit sekolah dengan 571.338 siswa berada di daerah yang memberlakukan PJJ. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, hingga Kota Banjarbaru.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menempatkan aspek keselamatan warga sekolah sebagai skala prioritas sembari menjamin hak belajar siswa tetap berjalan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti memaparkan tiga pijakan utama penanganan pendidikan di area terdampak karhutla, yakni memprioritaskan keselamatan warga sekolah, menjamin pemenuhan hak belajar murid, serta merancang skema pemulihan pascabencana sejak dini.
"Kemendikdasmen siap bergerak cepat bersama seluruh kementerian/lembaga terkait guna memastikan seluruh murid terdampak Karhutla tidak kehilangan hak belajar dan terus melakukan proses pembelajaran yang efektif, adaptif, dan efisien," tuturnya.
Pemerintah daerah, imbuhnya, memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan skema pembelajaran bergantung pada kondisi kualitas udara serta paparan asap.
Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Isnawati Hidayah berpendapat bahwa keselamatan beserta kesehatan anak wajib dijadikan acuan utama pada pelaksanaan MBG di tengah situasi karhutla. Menurut penilainnya, silang pendapat antarinstansi pemerintah dapat memicu kebingungan teknis di lapangan.
"Itu tidak masuk akal ketika ada perbedaan komunikasi ya. Ketika dari pimpinan atas BGN mengatakan ada wacana sekolah diliburkan, MBG diliburkan, begitu karena adanya karhutla, terutama untuk daerah terdampak. Tetapi kemarin ada akademisi ya yang mengatakan bahwa MBG harus jalan, kalau enggak MBG-nya mati," ujar Isnawati.
Ia menilai dinamika tersebut memperlihatkan krusialnya transparansi komunikasi serta kesiapan penerapan regulasi kala program nasional berhadapan dengan situasi darurat daerah. Menurutnya, penghentian MBG selayaknya ditempuh jika sekolah menghentikan kelas tatap muka imbas karhutla dengan menimbang risiko kesehatan akibat asap.
"Apa yang harusnya dilakukan di kondisi seperti ini? Stop MBG. Keselamatan dan kesehatan anak itu nomor satu dan tidak ada tawar-menawar lagi terkait itu," tegasnya.
Isnawati menguraikan bahwa penerapan PJJ ditujukan guna melindungi anak dari ancaman gangguan kesehatan akibat kabut asap, termasuk bahaya penyakit pernapasan. Karenanya, eksekusi MBG sepatutnya menyelaraskan pertimbangan keselamatan serupa.
"Pun sekarang kan sekolah memang sudah dilakukan sejarah jauh ya, dan itu kan karena kesehatan dan keselamatan dari anak-anak kami, karena ada potensi risiko adanya penyakit saluran pernafasan juga gitu, Mbak. Jadi yang harus dilakukan memang harus berhenti MBG-nya," katanya.
Sektor rantai pasok MBG di area karhutla tak sekadar berfokus pada pembagian makanan kepada penerima manfaat. Pembelian bahan baku, olahan makanan, keputusan sekolah, hingga penyaluran mesti selaras dalam ritme waktu yang pas supaya makanan tidak terlanjur diproses ketika siswa tak berada di sekolah.
Isnawati menilai pemerintah perlu memfokuskan alokasi anggaran dan perhatian kebijakan untuk menuntaskan akar masalah, yakni penanganan bencana karhutla itu sendiri.
"Pemerintah harus fokus secara fiskal, atensi, maupun prioritasnya terhadap penyelesaian permasalahan dari karhutlah ini," ujarnya.
Di lain pihak, BGN mengonfirmasi bahwa alur penghentian MBG telah menyelaraskan instruksi pemerintah daerah. Hal ini menandakan keberlanjutan program di kawasan terdampak karhutla sangat bergantung pada status sekolah yang ditetapkan tiap-tiap daerah.
Skema ini menjadikan komunikasi antara pemerintah daerah, instansi sekolah, dan SPPG sangat krusial. Perubahan mendadak mengenai status sekolah seusai dapur memulai pengolahan dapat membawa konsekuensi operasional lantaran bahan baku telah dibeli dan diproses.
Pada situasi normal, keterikatan antara sekolah dan distribusi MBG membuat penyelarasan program berjalan lancar. Namun, karhutla dapat memburuk secara cepat sehingga penetapan status sekolah berpotensi berubah dalam tempo singkat, padahal rantai pasok konsumsi memerlukan persiapan awal.
Kemendikdasmen sebelumnya telah menyiapkan berbagai mekanisme penanganan karhutla pada lini pendidikan, mencakup pemantauan harian Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), pendirian posko pendidikan darurat, penyaluran masker medis dan paket kesehatan, penyediaan ruang kelas bebas asap, pendampingan psikososial, hingga kelonggaran alokasi dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Kondisi ini mengindikasikan operasional MBG di kawasan terdampak bencana karhutla tak dapat berdiri sendiri. Program tersebut berkelindan dengan kegiatan belajar, keselamatan anak, regulasi pemerintah daerah, serta kesiapan rantai logistik pangan. Ketika sekolah dihentikan demi keselamatan murid, penyaluran MBG wajib menyesuaikan secara fleksibel.