JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa penguatan deteksi dini serta kecepatan respons merupakan kunci utama guna meminimalkan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap warga dan roda ekonomi.
“Deteksi dini dan kecepatan respons menjadi kunci agar api dapat ditangani sebelum meluas dan dampaknya terhadap masyarakat, kesehatan, lingkungan, kegiatan ekonomi, serta konektivitas transportasi dapat ditekan,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Ristianto memaparkan bahwa Kemenhut kini memperkuat keberadaan pusat kendali yang terhubung langsung dengan Decision Support System Jaga Rimba guna mengoptimalkan deteksi dini dan penanganan kilat karhutla.
“Selain itu, juga meningkatkan kesiapsiagaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), menjaga kondisi hidrologis gambut dan ketersediaan air, serta menjalankan evaluasi kepatuhan dan penegakan hukum secara konsisten,” ujar dia.
Lebih jauh, Ristianto mengemukakan bahwa Kemenhut turut menjalin kolaborasi erat bersama jajaran pemangku kepentingan seperti BNPB, BMKG, BPBD, TNI, Polri, pemerintah daerah, elemen masyarakat, hingga sektor swasta demi memperkokoh penanganan lapangan yang adaptif.
Upaya konkrit yang dijalankan meliputi pemantauan patroli, verifikasi hotspot lewat ground check, penanganan pemadaman darat, serta pembatasan penyebaran kobaran api.
“Selain itu, pendinginan hingga benar-benar tuntas, patroli udara, water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada wilayah dan waktu yang memenuhi persyaratan meteorologis,” kata Ristianto.
Ia menambahkan, pihak pemerintah pada saat ini menyiagakan sebanyak 53 unit armada udara di enam wilayah provinsi prioritas, mencakup 19 unit armada patroli udara dan pendorong OMC serta 34 unit armada water bombing.
“Operasi darat juga terus diperkuat karena menjadi unsur utama untuk mengisolasi dan memadamkan sumber api hingga tuntas, terutama pada lahan gambut yang memiliki potensi bara tersimpan di bawah permukaan dan dapat kembali menyala,” ujarnya.
Ristianto turut mewanti-wanti bahwa September menjadi periode yang amat krusial, sehingga pemaksimalan operasi bakal dipusatkan pada area dengan sebaran hotspot dan titik kebakaran aktif yang tinggi.
“Khususnya Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, tanpa mengurangi kesiapsiagaan di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, serta wilayah rawan lainnya,” kata dia.