JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk menghentikan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sementara waktu bagi penerima manfaat di sekolah-sekolah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.
Penundaan sementara ini berjalan beriringan dengan diterapkannya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di beberapa daerah mulai Senin (7/9/2026) sebagai upaya mitigasi guna menjaga keselamatan para siswa dan seluruh warga sekolah.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menjelaskan bahwa penyesuaian operasional MBG ini diambil supaya pelaksanaan program tetap terlaksana secara aman serta responsif menghadapi situasi darurat di tiap daerah.
“Ketika proses pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh, mekanisme pemberian MBG di sekolah juga perlu disesuaikan agar pelaksanaannya tetap tepat sasaran, aman, dan selaras dengan kebijakan penanganan kondisi darurat,” ujar Hida dalam keterangan resmi, dikutip Senin (7/9/2026).
Penerapan PJJ di kawasan terdampak dilangsungkan dalam rentang waktu beragam, menyesuaikan dinamika kondisi serta arahan pemerintah daerah setempat. Untuk wilayah Provinsi Lampung, PJJ dilangsungkan selama dua hari, yaitu Senin dan Selasa, 7–8 September 2026. Sementara itu, Provinsi Banten menetapkan PJJ selama tiga hari, terhitung sejak Senin hingga Rabu, 7–9 September 2026.
Di sisi lain, untuk kawasan DKI Jakarta, PJJ telah dimulai sejak Senin (7/9) dengan durasi yang belum ditentukan, di mana pelaksanaannya akan terus disesuaikan dengan perkembangan situasi dan regulasi lanjutan dari pemerintah daerah.
Berjalan seirama dengan berlakunya PJJ, aktivitas MBG di satuan pendidikan pun disetop sementara selama pembelajaran tatap muka belum berjalan. Hida menyuarakan bahwa penyesuaian langkah ini bukan menandakan Program MBG dihentikan total, melainkan respons temporer yang menyelaraskan perubahan metode belajar saat masa darurat.
“Penyesuaian ini bersifat sementara dan mengikuti dinamika kondisi di masing-masing wilayah. BGN akan terus memantau perkembangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait agar operasional MBG dapat kembali disesuaikan ketika kondisi memungkinkan,” jelasnya.
BGN menegaskan bahwa komunikasi dan koordinasi lintas sektor gencar dilakukan demi mengantongi kabar terbaru seputar situasi di wilayah terdampak. Langkah koordinasi ini menjadi landasan utama penentuan kebijakan operasional berikutnya, termasuk mengukur kesiapan pihak sekolah dan penyelenggara MBG sewaktu kegiatan belajar mengajar tatap muka kembali dibuka.
Untuk ke depannya, skema operasional MBG di daerah terdampak akan diselaraskan kembali sesuai arah kebijakan pembelajaran serta dinamika kondisi bencana di tiap-tiap wilayah.