JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) lagi-lagi berhasil mengamankan peringkat teratas idAAA dengan prospek stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). BTN menggenggam posisi rating ini untuk masa berlaku 4 September 2026 sampai 1 September 2027, usai sukses mempertahankannya secara konsisten sejak 2023.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan bahwasanya capaian pemeringkatan ini merupakan cerminan atas kuatnya fondasi serta daya tahan perseroan.
"Peringkat ini memacu kami untuk terus berinovasi menjaga posisi bisnis yang kuat, memperkuat likuiditas dan fleksibilitas keuangan, serta memastikan pertumbuhan bisnis BTN tetap sehat dan berkelanjutan," ujar Nixon dalam keterangan tertulis, Selasa (8/9/2026).
Pefindo menganggap profil kredit BTN disokong penuh oleh kapasitas bisnis, kondisi likuiditas, dan keluwesan finansial yang teramat solid. Lembaga pemeringkat itu turut menyematkan penilaian positif bagi BTN secara entitas berkat sokongan pemerintah yang dinilai teramat tebal.
Sokongan tersebut selaras dengan peran vital BTN kala mengeksekusi deretan program pemerintah di bidang perumahan, salah satunya proyek Tiga Juta Rumah yang masuk dalam agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Bukan cuma mengokohkan peringkat korporasi di posisi idAAA, Pefindo juga menetapkan peringkat idAAA untuk Obligasi Sosial Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 bernilai Rp300 miliar.
“Pada saat yang sama, peringkat idAA tetap diberikan untuk Obligasi Subordinasi I Tahap I Tahun 2025 senilai Rp2 triliun.”
Mengenai aspek komersial, Nixon menerangkan bahwa BTN kini sedang memacu transformasi menuju arah beyond mortgage lewat ekspansi portofolio di luar sektor Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Walau begitu, perseroan tidak melepas peran sentralnya dalam menyokong agenda perumahan nasional.
“Salah satunya melalui penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah,” jelasnya.
Untuk diketahui, hingga 30 Juni 2026, porsi 60 persen saham BTN dikuasai oleh Pemerintah Indonesia lewat BPI Danantara dan BP BUMN, sementara sisa 40 persen saham dipegang oleh publik.