JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Moh Jumhur Hidayat menegaskan bahwa pengembangan pasar karbon di Indonesia wajib berlandaskan pada tindakan iklim yang konkret, memiliki bukti tepercaya, serta menerapkan tata kelola bermartabat.
Melalui pernyataan tertulis, Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat menegaskan skema pasar karbon tidak boleh cuma dianggap sebagai sarana transaksi. Instrumen tersebut wajib menjadi pendorong pemulihan ekosistem dan memberi dampak positif bagi warga.
"Karbon bukanlah titik awal, karbon adalah hasil. Titik awalnya adalah tantangan nyata yang kami hadapi, mulai dari emisi aktivitas ekonomi, degradasi ekosistem, pengelolaan sampah yang belum memadai, hingga tekanan terhadap hutan, gambut, wilayah pesisir, dan ekosistem laut," ujar Menteri LH Jumhur Hidayat.
Pernyataan tersebut diutarakan dalam acara Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 di Bali. Menteri Jumhur memaparkan bahwa kemajuan ekonomi tetap berlanjut demi membuka lapangan kerja, menyokong sektor industri, serta mendongkrak kesejahteraan warga.
Kendati demikian, laju pertumbuhan ekonomi tersebut mesti beriringan dengan langkah reduksi emisi, pemeliharaan ekosistem, serta penguatan daya tahan menghadapi perubahan iklim.
Di samping pemangkasan emisi, Menteri LH Jumhur Hidayat menyoroti krusialnya hubungan antara tindakan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati. Bentang alam seperti hutan, gambut, mangrove, hingga perairan merupakan aset alam penyangga keseimbangan lingkungan dan penopang hidup warga.
Ia menilai penanaman modal dan kemitraan global di sektor karbon wajib ditujukan pada langkah yang menghadirkan dampak lingkungan konkret, bukan sekadar memburu keuntungan finansial dari unit karbon semata.
Indonesia memberi ruang luas bagi kemajuan teknologi dan investasi penyokong penguatan tindakan iklim dengan tetap memprioritaskan maslahat nasional.
Arah pasar karbon Indonesia kelak tidak cuma diukur dari banyaknya volume unit karbon yang dirilis maupun kepesatan transaksi, melainkan dari mutu tindakan, keandalan bukti, transparansi tata kelola, kelestarian ekosistem, serta faedah nyata untuk masyarakat.