JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat. Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari upaya pemutakhiran data dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN, Sudaryono membeberkan bahwa mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang menjalin kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang sudah mengantongi kemampuan finansial secara mandiri tanpa bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang berkerjasama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana bos,” ujar pria yang akrab disapa Mas Dar dalam keterangan resminya, Kamis (10/9/2026).
Skema pemutakhiran data dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama guna memperoleh data satuan pendidikan secara komprehensif. Pendataan tersebut menjangkau lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia yang terdiri dari sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, hingga satuan pendidikan keagamaan lainnya.
Sudaryono mengutarakan bahwa lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG. Sementara itu, kisaran 240.000 satuan pendidikan sisanya masih belum menerima program MBG dan bakal masuk dalam tahapan perluasan jangkauan layanan.
“Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG," kata dia.
Menurut penjelasannya, pihak BGN telah menghimpun banyak permohonan dari satuan pendidikan yang belum memperoleh layanan MBG. Oleh karena itu, pengajuan permohonan tersebut ditindaklanjuti melalui proses riset sesuai ketentuan yang berlaku sebelum jangkauan layanan disalurkan.
“Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai saat ini dan itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai,” katanya.
Ia menganggap pemutakhiran data penerima manfaat memegang peranan krusial guna memastikan akselerasi perluasan program MBG berjalan secara terukur. Ia menilai pelaksanaan program tak hanya memperhitungkan kuantitas satuan pendidikan yang dilayani, melainkan turut menyesuaikan dengan skala prioritas dan dinamika kondisi di tiap-tiap wilayah.