JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkuat pelaksanaan program New Zealand-Maluku Renewable Energy for Sustainable Energy (NZMATES) guna memperluas pemanfaatan energi terbarukan serta meningkatkan akses listrik masyarakat di wilayah kepulauan Maluku.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Prof Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa kolaborasi Indonesia dan Selandia Baru dalam pengembangan energi terbarukan di Maluku telah berlangsung lima tahun dan kini memasuki fase kedua.
"Selama ini, kami sudah membangun kerja sama yang erat dengan Pemerintah Selandia Baru. Lima tahun lalu, kerja sama antara Pemerintah Selandia Baru dan Indonesia sudah dimulai, khususnya dengan fokus di wilayah Maluku," katanya.
Menurut Eniya, pengoptimalan energi terbarukan di Maluku sangat krusial mengingat lanskap wilayahnya yang didominasi kepulauan dan pulau-pulau kecil. Tantangan geografis tersebut memicu hambatan dalam menghadirkan pasokan listrik yang andal sekaligus efisien.
Salah satu capaian nyata kolaborasi ini terlihat di Pulau Tiga. Sebelum dilakukan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), warga lokal hanya mengandalkan mesin diesel dengan durasi nyala listrik sekitar enam jam sehari.
Melalui sinergi pemerintah Indonesia, Selandia Baru, dan PT PLN (Persero), kapasitas PLTS di wilayah tersebut diperbesar serta direvitalisasi hingga mampu memasok listrik secara penuh 24 jam sejak 2024.
Ia menjelaskan bahwa perluasan akses daya listrik ini mulai membawa dampak positif bagi taraf hidup masyarakat. Pemanfaatan listrik kini tidak sebatas penerangan malam hari, melainkan turut menopang aktivitas ekonomi dan kebutuhan rumah tangga.
Eniya memberi contoh warga yang mulanya cuma memakai listrik untuk lampu penerangan, sekarang mulai mengoperasikan pelbagai peralatan elektronik seperti mesin cuci hingga radio.
Di samping mendongkrak kualitas hidup, penggunaan PLTS di pulau-pulau terdepan sanggup memangkas ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM), sehingga berpotensi menekan biaya operasional pembangkitan beserta beban subsidi negara.
"Biaya pembangkitan listrik menggunakan diesel di sejumlah wilayah dapat mencapai sekitar 30 sen dolar AS per kilowatt-hour. Sementara tarif yang dibayarkan pelanggan rumah tangga berada pada kisaran Rp700 hingga Rp900 per kilowatt-hour, sedangkan biaya produksinya bisa mencapai sekitar Rp5.000 per kilowatt-hour," katanya.
Ia menggarisbawahi bahwa kunci sukses pengembangan energi terbarukan di kawasan kepulauan tak cuma terletak pada fisik infrastruktur, melainkan juga keterlibatan aktif warga lokal dalam mengelola pembangkit.
Pada kesempatan terpisah, Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Philip N. Taula menyatakan bahwa kemitraan kedua negara pada sektor energi terbarukan telah terikat lama dan mencakup berbagai lini, termasuk potensi panas bumi.
"Sudah lama terjalin kemitraan antara Pemerintah Selandia Baru dan Pemerintah Indonesia, khususnya di bidang energi terbarukan, termasuk energi panas bumi serta berbagai sumber energi terbarukan lainnya," katanya.
Ia menguraikan bahwa NZMATES fase kedua diproyeksikan untuk mengukuhkan peran masyarakat, memacu pertumbuhan ekonomi daerah, serta membuka akses energi terbarukan yang lebih luas di Maluku.
Taula turut menekankan pentingnya sinergi bersama pemerintah daerah, terutama dalam hal pendampingan teknis, tata cara pelaksanaan, hingga pemahaman atas regulasi lokal.
"Yang menjadi fokus utama adalah masyarakat lokal. Apabila masyarakat lokal terlibat secara aktif dalam program ini, saya percaya hasilnya akan lebih baik. Akan ada rasa memiliki yang lebih kuat serta partisipasi masyarakat yang lebih besar," katanya.