JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi garda terdepan dalam mengeksekusi instruksi langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Hal ini ditegaskan menyusul pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin.
Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, hadir bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam agenda bertajuk “Sinergi Pusat dan Daerah Dalam Program Prioritas Presiden RI Menuju Indonesia Emas 2045”. Forum ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan ruang konsolidasi vital untuk memastikan arah pembangunan di tingkat daerah selaras dengan visi besar pemerintah pusat.
Kehadiran jajaran pimpinan Kabupaten Bekasi tersebut mempertegas dedikasi wilayah dalam memperkuat sinergi lintas level pemerintahan. Rakornas menjadi wadah untuk menyatukan visi, arah, dan langkah pembangunan agar setiap kebijakan strategis nasional tidak berhenti di tingkat pusat, melainkan terimplementasi secara nyata dan efektif hingga ke pelosok desa di Kabupaten Bekasi.
Amanat Presiden untuk Kesejahteraan dan Ketahanan Daerah
Selepas mengikuti sesi arahan, Asep Surya Atmaja menjabarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi yang sangat spesifik dan tegas. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak menunda-nunda pelaksanaan kebijakan strategis yang menyentuh langsung aspek ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.
Fokus utama yang digarisbawahi mencakup tiga pilar penting: penguatan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, peningkatan kualitas SDM lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan infrastruktur melalui penataan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). Ketiganya dipandang sebagai fondasi krusial bagi daerah untuk berkontribusi pada target nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Arahan Bapak Presiden kepada pemerintah daerah sangat jelas, bahwa kebijakan strategis nasional seperti Koperasi Desa Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis, serta penataan RUTR harus segera diimplementasikan,” tegas Asep Surya Atmaja.
Strategi Implementasi Lintas Perangkat Daerah di Bekasi
Menindaklanjuti perintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi segera menyusun langkah-langkah konkret. Asep memastikan bahwa mesin birokrasi di wilayahnya akan bergerak cepat melalui penguatan koordinasi antarperangkat daerah. Koordinasi ini bertujuan agar setiap program pusat dapat diterjemahkan ke dalam skema kerja lokal yang tepat sasaran.
Koperasi Desa Merah Putih, misalnya, akan dipacu sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis akan disiapkan secara matang untuk menjamin pemenuhan gizi generasi muda di Kabupaten Bekasi. Sinergi dengan pemerintah pusat tetap menjadi kunci agar eksekusi program-program tersebut berjalan tanpa hambatan administratif.
Plt Bupati menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan nasional dapat dirasakan langsung oleh warga Bekasi. Hal ini mencakup penerjemahan visi nasional menjadi program konkret yang benar-benar memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat di lapangan.
Mitigasi Bencana Melalui Penataan Tata Ruang
Selain aspek ekonomi dan sosial, isu lingkungan dan tata ruang juga menjadi sorotan utama dalam Rakornas 2026. Penataan dan penguatan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) ditekankan sebagai langkah mitigasi bencana yang sangat krusial, terutama mengingat karakteristik geografis beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi yang rawan terhadap bencana banjir.
Asep menilai Rakornas ini merupakan momentum emas bagi daerah untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan lokal dengan arah pembangunan nasional. Penataan ruang yang baik tidak hanya mendukung estetika kota dan kelancaran investasi, tetapi juga menjadi benteng pertahanan daerah dalam menghadapi tantangan bencana di masa depan.
Bagi Kabupaten Bekasi, penguatan RUTR bukan hanya masalah teknis, melainkan bentuk kesiapsiagaan daerah untuk menghadirkan lingkungan hidup yang lebih aman dan nyaman bagi warganya. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden agar pembangunan dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan bagi masyarakat terdampak bencana.
Membangun Pembangunan Berkelanjutan dan Inklusif
Menutup pernyataannya, Plt Bupati Bekasi kembali menekankan bahwa partisipasi aktif Kabupaten Bekasi dalam Rakornas adalah janji untuk terus mendukung agenda nasional. Ia berkomitmen membawa Kabupaten Bekasi menuju arah pembangunan yang inklusif, di mana kepentingan masyarakat selalu menjadi kompas utama dalam pengambilan kebijakan.
“Dengan partisipasi aktif dalam Rakornas ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk terus mendukung agenda nasional dan menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan integrasi yang kuat antara program Koperasi Desa, Makan Bergizi Gratis, dan tata ruang yang tangguh, Kabupaten Bekasi optimis dapat mewujudkan pembangunan yang tidak hanya megah secara fisik, tetapi juga kuat secara fundamental ekonomi dan sosial.
