JAKARTA - Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia kini memasuki fase baru yang lebih dalam dan saling menguntungkan di sektor ekonomi strategis. Di tengah dinamika global yang menuntut kemandirian industri, kedua pemimpin negara tetangga ini sepakat untuk menyinergikan potensi masing-masing guna menciptakan ekosistem industri yang tangguh. Melalui pendekatan diplomasi ekonomi yang agresif, Indonesia berupaya menarik modal dan teknologi dari Negeri Kanguru untuk mempercepat proses transformasi ekonomi domestik dari eksportir bahan mentah menjadi pemain kunci dalam rantai pasok global.

Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese membahas berbagai agenda prioritas bersama saat bertemu bilateral. Pertemuan itu terutama membahas kerja sama di bidang pertanian dan hilirisasi. Pertemuan ini tidak hanya menjadi simbol persahabatan, tetapi juga sebagai langkah konkret dalam mengamankan kebutuhan pangan dan energi di masa depan bagi kedua bangsa.

Joint Venture Pertanian: Diplomasi Ketahanan Pangan

Sektor pangan menjadi salah satu fokus utama yang dibicarakan dalam pertemuan di Istana Negara tersebut. Menyadari bahwa ketahanan pangan adalah fondasi stabilitas negara, Presiden Prabowo menawarkan kolaborasi yang lebih integratif kepada Australia, yang selama ini dikenal memiliki keunggulan teknologi di bidang agrikultur.

"Di bidang pertanian, saya mengundang pihak Australia untuk mengembangkan joint venture di sektor pertanian di kedua negara guna mendukung upaya Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan kita," kata Prabowo saat memberikan keterangan pers bersama PM Albanese, di Istana Merdeka, Jakarta. Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan sistem produksi pangan yang lebih modern dan efisien bagi kedua belah pihak.

Hilirisasi Mineral Kritis: Emas, Nikel, hingga Tembaga

Selain pangan, fokus utama kebijakan ekonomi pemerintah saat ini adalah hilirisasi mineral. Australia, sebagai pemain besar di sektor pertambangan dunia, dipandang sebagai mitra ideal untuk mempercepat ambisi Indonesia dalam mengolah sumber daya alamnya sendiri secara mandiri.

Prabowo juga mengajak PM Albanese berinvestasi di sektor hilirisasi mineral kritis di Indonesia. Di saat yang sama, Prabowo mendorong perusahaan Indonesia berinvestasi di Australia. "Saya juga mengundang Australia untuk berinvestasi di sektor hilirisasi mineral kritis Indonesia, termasuk pengolahan nikel, tembaga, bauksit, dan emas," ujar Prabowo. Langkah ini dinilai strategis mengingat mineral-mineral tersebut merupakan komponen vital bagi industri teknologi tinggi dan energi hijau global.

Peran Danantara dalam Peluang Co-Investment

Guna memfasilitasi kebutuhan investasi skala besar tersebut, pemerintah telah menyiapkan instrumen keuangan negara sebagai jembatan bagi para investor Australia. Badan Pengelola Investasi Danantara diposisikan sebagai katalisator yang akan mengawal proses kemitraan ini secara profesional.

"Danantara siap bekerja sama dengan para mitranya di Australia untuk menjajaki peluang co-investment dan dalam berbagai bentuk kemitraan lainnya," lanjutnya. Dengan adanya keterlibatan institusi pengelola investasi nasional, kerja sama diharapkan dapat berjalan dengan kepastian hukum dan transparansi yang lebih baik.

Traktat Keamanan Bersama: Fondasi Stabilitas Indopasifik

Hubungan ekonomi yang kuat tentu membutuhkan jaminan stabilitas kawasan. Sebagai bukti eratnya hubungan kedua negara, pertemuan ini juga diwarnai dengan penguatan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan nasional.

Sebelumnya, Prabowo dan PM Albanese meneken Traktat Keamanan Bersama Indonesia-Australia. Perjanjian ini merupakan penegasan hubungan erat Indonesia dan Australia. "Perjanjian keamanan bersama ini mencerminkan tekad kedua negara untuk terus bekerja sama secara erat dalam menjaga keamanan nasional masing-masing. Serta berkontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indopasifik," kata Prabowo. Perjanjian ini menjadi payung besar bagi hubungan bertetangga yang lebih harmonis.

Komitmen Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Prabowo memandang pentingnya perjanjian tersebut sebagai dasar hukum untuk hidup berdampingan secara damai antara Indonesia dengan Australia. Baginya, kedekatan dengan negara tetangga tidak akan mengurangi prinsip dasar kedaulatan Indonesia di mata dunia.

"Bagi Indonesia hal ini mencerminkan komitmen teguh terhadap prinsip bertetangga baik dan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif," ujar Prabowo. Dengan tuntasnya pertemuan ini, Indonesia dan Australia kini memiliki peta jalan yang lebih jelas untuk saling mendukung dalam mewujudkan kemakmuran ekonomi melalui hilirisasi industri dan penguatan pangan yang berkelanjutan.