JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya diposisikan sebagai kebijakan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi berskala besar.
Pemerintah menilai program ini mampu menciptakan efek berantai yang luas, mulai dari penguatan produksi hingga peningkatan kesejahteraan penerima manfaat.
Dalam kerangka pembangunan nasional jangka menengah, MBG dipandang sebagai salah satu motor penggerak transformasi struktural ekonomi Indonesia.
Pandangan tersebut disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, yang menekankan bahwa MBG memiliki peran strategis dalam rantai besar perekonomian nasional.
Program ini dirancang bukan sekadar sebagai intervensi sosial, melainkan sebagai kebijakan yang mampu mendorong perubahan ekonomi dan sosial secara simultan.
MBG sebagai Penggerak Rantai Ekonomi Nasional
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy memandang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berperan strategis dalam rantai besar perekonomian nasional.
Menurutnya, MBG menjadi salah satu contoh kebijakan yang mampu menghubungkan berbagai sektor ekonomi dalam satu ekosistem yang saling terkait.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai model big push yang strategis karena berperan sebagai push factor sekaligus pull factor dalam rantai besar perekonomian nasional, dari produsen hingga penerima manfaat,” katanya.
Dalam konteks tersebut, MBG tidak hanya mendorong permintaan terhadap bahan pangan dan jasa pendukung, tetapi juga menarik keterlibatan pelaku usaha, petani, dan penyedia layanan di berbagai daerah. Efek ganda inilah yang dinilai mampu memperkuat struktur ekonomi nasional secara menyeluruh.
Big Push Theory dan Upaya Keluar dari Middle Income Trap
Pada kesempatan yang sama, Rachmat Pambudy menegaskan bahwa setiap negara memiliki pendekatan tersendiri untuk melakukan lompatan besar agar dapat keluar dari jebakan middle income trap.
Indonesia, menurutnya, membutuhkan kebijakan yang tidak bersifat parsial, melainkan mampu mendorong perubahan struktural secara luas.
Ia mengutip big push theory dari Paul N. Rosenstein-Rodan yang menekankan pentingnya dorongan besar sebagai pemicu perubahan ekonomi. Dalam kerangka teori tersebut, pembangunan tidak cukup dilakukan melalui langkah-langkah kecil yang terpisah, melainkan membutuhkan intervensi berskala besar yang terkoordinasi.
Dalam konteks Indonesia, MBG dipandang sebagai wujud konkret dari big push tersebut. Program ini dirancang untuk menggerakkan berbagai sektor sekaligus, mulai dari produksi pangan, distribusi, hingga konsumsi, dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa.
Peran Data dalam Mengukur Dampak Program MBG
Rachmat Pambudy menekankan pentingnya peran data dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program MBG. Menurutnya, pencatatan dan pengelolaan data yang terintegrasi menjadi kunci untuk menunjukkan dampak nyata program tersebut terhadap perubahan sosial dan ekonomi.
“Apabila variabel anggaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), belanja dapur, serta keterhubungan belanja dengan penerima manfaat dapat terekam oleh BPS, Indonesia akan memiliki data yang kuat untuk menunjukkan terjadinya perubahan sosial yang sangat signifikan,” ujarnya.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 turut menegaskan urgensi integrasi data dalam mendukung proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program MBG secara komprehensif. Dengan data yang terstruktur dan terverifikasi, pemerintah diharapkan dapat menilai efektivitas program secara objektif dan berkelanjutan.
Sinergi BGN dan BPS dalam Sistem Informasi Nasional
Dalam mendukung pelaksanaan MBG, Badan Gizi Nasional (BGN) diharapkan dapat menyusun sistem informasi digital yang mampu mencatat seluruh transaksi, merekam output program, serta mengukur dampak yang dihasilkan. Sistem ini menjadi fondasi penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas program.
Sementara itu, BPS berperan dalam melakukan pengumpulan dan verifikasi data di tingkat masyarakat. Peran tersebut krusial untuk memastikan akurasi serta keterpaduan data nasional yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Ke depan, kata Rachmat, perlu disepakati kerangka analisis lanjutan berbasis theory of change (ToC). Pendekatan ini memungkinkan pelaksanaan program MBG diukur secara menyeluruh, mulai dari aspek input, proses, output, hingga outcome.
Selain itu, penguatan mekanisme berbagi-pakai data, pemanfaatan data BPS dalam pemantauan dan evaluasi, serta pelaksanaan survei rutin hingga tingkat subnasional menjadi langkah penting yang harus dilakukan.
Integrasi data Survei Konsumsi Masyarakat Indonesia (SKMI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) juga dinilai sebagai bagian penting untuk memastikan dampak program MBG dapat terukur secara nyata dan berkelanjutan.
MBG dalam Visi Indonesia Emas 2045
Lebih jauh, Rachmat Pambudy menempatkan program MBG dalam kerangka visi jangka panjang pembangunan nasional. Menurutnya, program ini bukan sekadar kebijakan sektoral, melainkan bagian dari perjalanan besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
“Kita sedang membuat sejarah perubahan sosial dari cita-cita Bung Karno; seratus tahun kemudian kita menciptakan Indonesia Emas, dan program Makan Bergizi Gratis menjadi bagian menuju pencapaian Indonesia Emas 2045,” ungkap Kepala Bappenas.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa MBG dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang yang berdampak langsung pada kualitas generasi masa depan. Dengan pemenuhan gizi yang lebih baik, diharapkan lahir sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan mampu bersaing di tingkat global.
