JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada dalam kondisi aman pada angka 0,91 persen dari produk domestik bruto (PDB), sekalipun belanja negara mengalami kenaikan pesat hingga akhir Juli 2026.
“Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91 persen terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama disiplin fiskal,” kata Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Jakarta, Jumat.
Prabowo menerangkan bahwa sampai akhir Juli 2026, penerimaan negara mampu melonjak 21,3 persen dibandingkan kurun waktu yang sama di tahun sebelumnya. Di saat bersamaan, tingkat belanja negara mencatatkan kenaikan sebesar 18,2 persen.
Ia menjelaskan, lonjakan alokasi belanja tersebut difokuskan untuk memelihara tingkat daya beli warga, mengoptimalkan fasilitas publik, serta memicu roda perekonomian domestik.
Prabowo memandang situasi ini membuktikan bahwa pemerintah sanggup merealisasikan program berorientasi kerakyatan tanpa perlu mengesampingkan tata kelola anggaran secara tertib.
“Kami tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kami memilih keduanya. Kami tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kami melakukan keduanya,” ujarnya.
Berdasarkan data rilis resmi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sampai dengan kuartal II 2026, pencapaian pendapatan negara berhasil menembus Rp1.459,4 triliun atau naik 21,4 persen secara tahunan.
Di sisi lain, penyerapan belanja negara tercatat mencapai Rp1.656,0 triliun atau mengalami pertumbuhan 17,8 persen secara tahunan pada periode kuartal II 2026. Adapun realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) menyentuh angka Rp1.298,6 triliun, tumbuh 29,4 persen secara tahunan.
Peningkatan porsi belanja tersebut di antaranya didorong oleh pengeluaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengucuran bantuan sosial, pembangunan sarana fisik, pembayaran tunjangan hari raya (THR) serta gaji ke-13, penyaluran dana pensiun, hingga dana subsidi dan kompensasi BBM maupun listrik.
