JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan penegasan kuat mengenai komitmen lembaganya untuk senantiasa merajut sinergi bersama Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dalam rangka menghadapi gelombang perubahan lanskap dunia kerja sekaligus meningkatkan aspek pelindungan tenaga kerja.
“Ke depan, Indonesia menyambut terbuka perluasan cakupan kerja sama melalui pertukaran pengetahuan dan dialog kebijakan intensif untuk menjawab berbagai tantangan serta peluang di era future of work,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Ia mengemukakan bahwa pergeseran tren di dunia kerja saat ini bergerak dengan tempo yang sangat cepat seiring dengan akselerasi teknologi digital, pergeseran struktur demografi, serta fluktuasi perekonomian global.
Situasi tersebut memberikan imbas secara langsung terhadap konstelasi pasar tenaga kerja sehingga menuntut perumusan regulasi ketenagakerjaan yang bersifat adaptif, di samping perlunya jalinan kolaborasi lintas lembaga maupun lintas negara.
Indah membeberkan bahwa rekam jejak kemitraan antara Republik Indonesia dan pihak ILO selama ini telah diimplementasikan melalui beragam program pengembangan kapasitas sumber daya manusia, termasuk pelatihan bagi para aparatur petugas pelayanan publik di sektor ketenagakerjaan.
Rentang pelaksanaan program kurun waktu 2022 hingga 2026 di antaranya mencakup program pelatihan Public Employment Services (PES) serta modul pelatihan kewirausahaan Start and Improve Your Business (SIYB), beserta dukungan penuh terhadap agenda-agenda strategis ketenagakerjaan di lingkup regional ASEAN.
Salah satu fokus utama yang menjadi sorotan penting bagi Indonesia ialah upaya optimalisasi penerapan Konvensi ILO Nomor 188 yang mengatur perihal Perlindungan Pekerja Sektor Perikanan Tangkap yang sebelumnya telah resmi diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.
Berdasarkan pandangan Indah, penguatan instrumen pelindungan di bidang perikanan ini mutlak mencakup pembenahan tata kelola, penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ketat, efektivitas pengawasan ketenagakerjaan, pemenuhan hak-hak fundamental pekerja, hingga penyediaan jaminan sosial bagi para awak kapal perikanan.
Pada tataran regional, Indonesia turut menggarisbawahi urgensi penguatan kerja sama kemitraan antara ASEAN dan ILO yang harus berjalan secara fleksibel serta tanggap terhadap aspirasi kebutuhan negara-negara anggota.
Seluruh rancangan program kerja yang disusun diharapkan mampu berorientasi langsung pada capaian hasil nyata serta sanggup menjawab kompleksitas problem ketenagakerjaan yang beragam di masing-masing teritori negara.
“Indonesia berharap dapat terus menjalin hubungan erat dengan ILO dan seluruh negara anggota ASEAN dalam membangun pasar kerja yang kompetitif, tangguh, lincah, inklusif, serta siap mengantisipasi berbagai peluang maupun tantangan masa depan,” ujar Indah.
