JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merencanakan program sertifikasi gratis untuk sekitar 11 juta bidang tanah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilakukan secara bertahap sampai 2029.
"Total estimasi bidang tanah MBR yang belum bersertifikat kurang lebih ada 11 juta bidang tanah dan akan dilakukan penyelesaian secara bertahap," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah RI, Jakarta, Rabu.
Dalu menyampaikan bahwa pihak pemerintah mematok target sertifikasi gratis bagi tiga juta bidang tanah MBR untuk periode tahun 2026–2027.
Pada kurun 2026, Kementerian ATR/BPN membidik pengerjaan satu juta bidang tanah, lalu jumlahnya dinaikkan menjadi dua juta bidang pada 2027.
Pelaksanaan target ini akan diteruskan dengan membidik lima juta bidang tanah pada 2028.
"Mudah-mudahan sisanya bisa kami selesaikan di tahun 2029," kata Dalu.
Pihak pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp672,9 miliar yang bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) guna menyokong sertifikasi tiga juta bidang tanah MBR periode 2026–2027.
Skema sertifikasi tanpa biaya ini diarahkan kepada tiga kelompok utama MBR, yakni warga penerima bantuan rumah pemerintah, penerima fasilitas pembiayaan FLPP, serta warga yang mendirikan tempat tinggal secara swadaya.
Kategori hunian bagi MBR terbagi atas tiga kelompok, meliputi program bantuan dari pemerintah, program pembiayaan bank lewat FLPP, dan kelompok mandiri.
Acuan syarat penerima manfaat merujuk pada regulasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan batas pendapatan yang disesuaikan menurut wilayah masing-masing.
Kementerian ATR/BPN turut menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi data sasaran agar program sertifikasi gratis ini tidak salah sasaran.
Melalui hasil pemaduan data bersama BPS, sebanyak 157.693 sertifikat hak atas tanah sudah tervalidasi masuk dalam kelompok MBR.
Langkah percepatan sertifikasi tanah MBR ini sekaligus menjadi bentuk sokongan pemerintah terhadap Program 3 Juta Rumah sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
