JAKARTA - Menjaga ketersediaan pangan menjadi perhatian utama pemerintah daerah, terutama ketika kebutuhan masyarakat diperkirakan meningkat menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN).
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan bahwa kondisi stok beras di wilayahnya saat ini masih dalam keadaan aman dan mencukupi. Kepastian ini diberikan setelah dilakukan pemantauan langsung ke lapangan oleh tim gabungan yang melibatkan sejumlah instansi terkait.
Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa kebutuhan pangan pokok, khususnya beras, dapat terpenuhi dengan baik dalam beberapa bulan ke depan.
Berdasarkan hasil pengecekan, stok beras di Kaltara dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga enam bulan mendatang, sehingga diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga di tingkat konsumen.
Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Terkait
Pemerintah Provinsi Kaltara menegaskan bahwa pengamanan stok pangan dilakukan melalui kolaborasi lintas lembaga. Dalam kegiatan pemantauan tersebut, pemerintah daerah bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Polda Kaltara, serta Perum Bulog.
"Ini kita kolaborasi dengan Bapanas (Badan Pangan Nasional), Polda Kaltara serta Bulog. Kita turun ke lapangan untuk memastikan stok bahan pangan aman menjelang HBKN (hari besar keagamaan nasional)," kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara Bustan.
Menurut Bustan, sinergi antarinstansi sangat penting untuk memastikan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan di atas kertas, tetapi benar-benar menyentuh kondisi riil di lapangan. Dengan kerja sama tersebut, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran yang akurat mengenai situasi pasokan dan distribusi pangan.
Tindak Lanjut Arahan Rapat Koordinasi
Pengecekan langsung yang dilakukan Tim Satgas Pangan Kaltara merupakan tindak lanjut dari arahan Rapat Koordinasi Satgas Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2026.
Bustan menjelaskan bahwa arahan dalam rapat tersebut menekankan pentingnya pengawasan intensif menjelang HBKN, mengingat pada periode tersebut biasanya terjadi peningkatan permintaan bahan pokok. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk memastikan ketersediaan stok, kestabilan harga, serta keamanan dan mutu pangan yang beredar di pasaran.
Beragam Komoditas Dipantau di Lapangan
Dalam pelaksanaan pemantauan, Tim Satgas Pangan Kaltara tidak hanya memeriksa satu jenis komoditas. Sejumlah bahan pokok utama turut menjadi fokus pengecekan di berbagai titik penjualan, baik di pasar tradisional maupun ritel modern.
Beberapa komoditas yang dipantau meliputi beras, gula, minyak goreng, bawang putih, bawang merah, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat ketersediaan barang, harga jual, serta kelengkapan administrasi yang menyertai produk pangan tersebut.
Dari hasil pantauan tersebut, Bustan menyampaikan bahwa kondisi bahan pokok di Provinsi Kalimantan Utara masih dalam kategori aman dan tersedia. Selain itu, harga jual di pasaran juga terpantau masih terkendali dan belum menunjukkan gejolak yang signifikan.
Harga Beras Masih Stabil dan Terkendali
Stabilitas harga menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga ketahanan pangan. Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, harga beras di Kaltara masih berada dalam batas yang wajar.
Untuk beras jenis premium, harga jual di pasaran berkisar antara Rp16 ribu hingga Rp17 ribu per kilogram, tergantung pada merek yang dipasarkan. Rentang harga tersebut dinilai masih dapat dijangkau oleh masyarakat dan tidak menunjukkan lonjakan yang mengkhawatirkan.
Pemerintah daerah berharap kondisi ini dapat terus dipertahankan, terutama menjelang HBKN, agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan tanpa tekanan harga yang berlebihan.
Temuan Terkait Izin Edar Beras
Meski secara umum kondisi stok dan harga dinilai aman, Tim Satgas Pangan Kaltara menemukan satu hal yang menjadi perhatian khusus saat melakukan pemantauan, yaitu terkait perizinan edar beras yang dijual di pasaran.
Dari hasil pengecekan, ditemukan adanya beras yang belum memiliki izin edar, serta ada pula produk yang izinnya belum diperpanjang. Temuan tersebut langsung disampaikan kepada pemilik ritel modern dan distributor yang bersangkutan.
"Tadi kita sudah sampaikan ke pemilik ritel modern dan distributor di pasar soal adanya beras yang tidak ada izin edar. Ini kami minta segera ditindaklanjuti untuk izin edarnya segera diurus," kata Bustan.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk pangan yang beredar memenuhi ketentuan hukum serta standar keamanan dan mutu yang berlaku.
Pengawasan Berkelanjutan Menjelang HBKN
Pemerintah Provinsi Kaltara menegaskan bahwa pengawasan terhadap ketersediaan pangan tidak berhenti pada satu kali pemantauan. Pengawasan akan terus dilakukan secara berkala, khususnya menjelang HBKN.
Dengan stok beras yang dinilai aman hingga enam bulan ke depan, pemerintah daerah optimistis kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Namun demikian, aspek distribusi, harga, serta perizinan tetap menjadi fokus pengawasan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Upaya ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pangan, melindungi konsumen, serta menciptakan iklim perdagangan bahan pokok yang sehat dan berkelanjutan di Kalimantan Utara.