JAKARTA - Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mendorong pengembangan industri gula tumbu sebagai alternatif hilirisasi tebu guna meningkatkan nilai tambah hasil panen petani di tengah meningkatnya produksi tebu nasional.
"Saat ini kita mendapat mandat untuk mewujudkan swasembada gula. Tebu sudah ditanam sejak 2025 dan akan terus berlanjut. Di sini petani menyampaikan ada alternatif selain diolah menjadi gula kristal putih, yakni gula merah tebu atau gula tumbu," kata Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Abdul Roni Angkat di Rembang, Minggu.
Dalam kunjungannya ke Rembang, Abdul Roni juga meninjau pengolahan gula tumbu milik mitra petani Koperasi Perwira Cipta Mandiri (KPCM) di Desa Gegersimo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang.
Menurut Abdul Roni, pengembangan gula tumbu dapat menjadi salah satu solusi untuk mendukung program swasembada gula. Selain itu, industri gula tumbu juga dapat menjadi solusi sementara di daerah yang kapasitas pabrik gulanya masih terbatas.
"Tidak semua hasil tebu dapat langsung diolah oleh pabrik gula karena kapasitasnya terbatas sambil menunggu pembangunan pabrik gula baru. Ternyata gula merah tebu ini juga memiliki pasar, termasuk untuk industri pembuatan kecap," ujarnya.
Abdul Roni mengapresiasi inovasi petani dalam mengembangkan gula tumbu. Meski demikian, pihaknya menegaskan peningkatan standar higienitas harus menjadi perhatian utama apabila produksi gula tumbu terus dikembangkan.
"Tugas pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat bersama-sama meningkatkan standar higienitas agar sesuai ketentuan. Itu menjadi prioritas," ujarnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang Agus Iwan Haswanto mengatakan kunjungan Direktorat Jenderal Perkebunan diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih berpihak kepada petani tebu.
Menurut Agus, Direktorat Jenderal Perkebunan juga dapat melihat secara langsung kondisi perkebunan di Rembang serta mendengar aspirasi petani sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang menguntungkan petani.
Agus mengatakan persoalan utama yang disampaikan petani adalah belum optimalnya kesiapan pabrik gula dalam menyerap hasil panen, padahal produksi tebu diproyeksikan meningkat melalui program bongkar ratoon.
"Yang paling utama kesiapan pabrik gula untuk menyerap hasil produksi tebu secara maksimal. Ketika program bongkar ratoon sudah berjalan dan produksi meningkat, tetapi pabrik gula belum siap, tentu hasilnya tidak akan optimal. Harapannya ada solusi agar semangat petani tebu tetap terjaga. Salah satu alternatif yang disampaikan ialah pengembangan gula tumbu," ujarnya.
Ia menjelaskan pemilihan Kebun Benih Datar di Desa Gegersimo sebagai lokasi kunjungan tidak direncanakan secara khusus, melainkan menyesuaikan agenda kunjungan kerja Direktorat Jenderal Perkebunan di Jawa Tengah.
Pemerintah Kabupaten Rembang menargetkan daerah tersebut menjadi salah satu sentra produksi tebu di Jawa Tengah. Saat ini luas areal tanaman tebu di Rembang mencapai sekitar 8.000-9.000 hektare dan ditargetkan meningkat menjadi 10.000-12.000 hektare sebagai salah satu syarat berdirinya pabrik gula.
"Harapan kami Rembang menjadi sentra tebu di Jateng. Jika luas tanam bisa mencapai 10.000 hingga 12.000 hektare, kami berharap Rembang dapat memiliki pabrik gula sendiri," ujarnya.
Pemkab Rembang juga berharap pemerintah pusat memberikan kepastian harga tebu, meningkatkan rendemen, serta menambah dukungan sarana dan prasarana, termasuk bantuan pupuk.
Pada 2026, Kabupaten Rembang memperoleh program bongkar ratoon seluas sekitar 1.900 hektare. Program tersebut disertai bantuan benih sekitar 60 ribu mata tunas dengan alokasi anggaran sekitar Rp3,6 miliar.
Sementara itu, pemilik tempat pengolahan gula tumbu sekaligus mitra petani KPCM, Syued Hasyim, mengatakan usaha yang dirintis sejak 2004 tersebut masih menjadi salah satu sentra pengolahan gula merah tebu di Kecamatan Pamotan.
Menurut Syued, kendala utama yang dihadapi adalah tingginya curah hujan karena proses produksi masih menggunakan peralatan konvensional.
"Kalau musim hujan produksi sangat terganggu. Harapan kami ada modernisasi alat sehingga biaya operasional lebih efisien dan bisa menggunakan bahan bakar alternatif," ujarnya.