JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan bahwa gradasi fenomena El Nino memiliki pengaruh yang luar biasa besar.
“El-Nino, La-Nina, itu bukan sesuatu yang baru, tetapi gradasinya makin hari, makin tahun, ternyata pengaruhnya luar biasa besarnya,” kata Rachmat Pambudy dalam agenda Dialog Nasional “Memperkuat Respons Lintas Sektor Dalam Menghadapi Dampak El Nino Kuat”, di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa.
Ia menerangkan bahwa persoalan iklim tidak dapat dipandang sebelah mata lantaran perubahan iklim, terkhusus yang menyangkut kenaikan suhu lingkungan, berdampak signifikan terhadap kondisi alam di Indonesia.
Isu iklim sendiri dilaporkan telah berkembang selama lebih dari dua dekade. Situasi ini kemudian telah direspons oleh berbagai negara, salah satunya India, yang mulai menyiapkan langkah-langkah antisipasi.
Langkah mitigasi tersebut mencakup persiapan dalam menghadapi krisis kekeringan, masalah banjir, pencegahan wabah penyakit, hingga pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrem.
Dalam konteks tersebut, pihak Bappenas mengemban tanggung jawab atas perencanaan nasional, terutama yang berkaitan erat dengan isu krusial seperti pangan, energi, dan air yang sangat bergantung pada kondisi iklim.
“Kami harus memastikan bahwa respons yang kami bangun (dalam menghadapi perubahan iklim) tidak hanya lagi bersifat reaktif, melainkan sebuah aksi dini atau early action yang terpadu, terukur, dan berakar kuat pada analisis iklim kami," tutur Kepala Bappenas.
"Dengan fondasi sains dan kerja sama lintas sektor, kami tidak hanya menjaga keberlanjutan roda pembangunan nasional, tapi membuktikan ketangguhan bangsa Indonesia terhadap dinamika iklim global,” katanya melanjutkan.
Rachmat Pambudy turut menggarisbawahi bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berperan sangat vital sebagai institusi yang menjaga stabilitas jaminan pangan, energi, serta pasokan air.
Khusus mengenai ketersediaan air, ia mengingatkan bahwa posisi Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan sudah semestinya bertumpu pada manajemen pengelolaan sumber daya alam yang mumpuni.
“Negara kepulauan seharusnya tidak perlu kekurangan air dan tidak perlu kelebihan air, karena dua-duanya bisa kami atasi. Namun ini semua tergantung kesiapan BMKG,” ujar Rachmat.
“Persoalan iklim, khusus di Indonesia, seharusnya juga bisa kami atasi dengan cara mempelajari apa yang sudah pernah terjadi," imbuhnya.
"Khusus untuk masa yang akan datang, iklim berpengaruh kepada persoalan yang menyangkut masalah pencemaran lingkungan kami, dan paling penting berpengaruh pada net zero emission yang menjadi target kami."
"Target tahun 2029, target 2060, yang menjadi bagian dari pekerjaan nasional kami,” ujar Menteri PPN tersebut menutup penjelasannya.