JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan target lebih dari 150 ribu siswa dari berbagai kabupaten dan kota di Indonesia untuk dapat terakomodasi dalam program Sekolah Rakyat pada tahun 2027.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa target besar tersebut akan direalisasikan lewat program rintisan Sekolah Rakyat yang secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu serta anak-anak yang mengalami putus sekolah.
"Target jangka panjang pemerintah adalah agar setiap kabupaten/kota minimal memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa," katanya.
Ia menguraikan bahwa untuk masa sekarang, total peserta didik yang terdaftar dalam program Sekolah Rakyat telah menembus angka 43.000 orang. Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, jumlah itu diproyeksikan melonjak hingga melampaui 150.000 siswa pada tahun mendatang seiring selesainya pembangunan fasilitas gedung permanen di tiap wilayah.
"Menghimpun anak-anak jalanan untuk mau bersekolah bukanlah perkara mudah. Para pendamping di lapangan bahkan harus meluangkan waktu hingga 24 jam penuh hanya untuk melacak keberadaan anak-anak tersebut," ujarnya.
Gus Ipul menambahkan bahwasanya pemerintah memegang komitmen penuh untuk konsisten memperluas cakupan penyelenggaraan sekolah rintisan bagi anak-anak yang putus sekolah maupun yang belum pernah mengenyam pendidikan.
Sebagai contoh konkret, ia menjelaskan bahwa demi menunjang kelancaran program tersebut, pihaknya memanfaatkan aset gedung milik Kementerian Perhubungan yang biasa difungsikan sebagai area belajar Politeknik Penerbangan Indonesia untuk disulap menjadi tempat belajar Sekolah Rakyat.
"Program rintisan tambahan ini secara khusus menjangkau anak-anak yang pada jam sekolah kerap mengamen atau mencari penghasilan di pasar-pasar dan tempat umum," tuturnya.
Ia membeberkan bahwa saat ini sudah ada 400 anak jalanan yang berhasil dijangkau, dengan 300 anak di antaranya telah merampungkan proses asesmen sehingga dinyatakan memenuhi syarat untuk langsung mengikuti kegiatan belajar-mengajar di Sekolah Rakyat.
"Sementara itu, lebih dari 100 anak lainnya memerlukan masa penyetaraan atau matrikulasi terlebih dahulu di sentra-sentra milik Kementerian Sosial. Hal ini dikarenakan sebagian dari mereka belum bisa membaca, memiliki kendala kesehatan, serta menghadapi permasalahan lainnya," kata dia.