JAKARTA - Jajaran pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengadakan agenda pertemuan di Jakarta pada hari Senin (10/8) guna mendiskusikan upaya penguatan sistem tata kelola serta peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Pertemuan strategis tersebut turut membahas fungsi dan peran krusial BPK sebagai lembaga tinggi negara yang memegang mandat kewenangan melakukan pemeriksaan atas pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara, yang mencakup pula pemeriksaan terhadap instansi kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
“Dalam silaturahmi ini, BPK dan MPR berdiskusi mengenai tata kelola akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Silaturahmi ini diarahkan untuk membicarakan berbagai hal yang bermanfaat bagi bangsa dan negara,” kata Ketua BPK Isma Yatun dalam Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR dengan Pimpinan BPK dalam rangkaian komunikasi antar lembaga negara menjelang Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026, dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Dalam momen pertemuan tersebut, pihak MPR menyampaikan apresiasi atas capaian peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara yang selama ini telah direalisasikan oleh BPK. Tren perbaikan positif tersebut antara lain dapat dilihat dari semakin tingginya jumlah kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang sukses meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Isma Yatun memberikan penegasan bahwa lingkup kerja pemeriksaan BPK tidak semata-mata berhenti pada aspek pemberian opini audit saja, melainkan juga diarahkan secara aktif untuk mengawal perbaikan tata kelola secara berkesinambungan.
“BPK terus mendorong agar hasil pemeriksaan menjadi bagian dari upaya perbaikan pengelolaan keuangan negara. Tujuannya bukan hanya menghasilkan laporan yang akuntabel, tetapi memastikan pengelolaan keuangan negara semakin efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucap dia.
Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa eskalasi perolehan opini WTP pada laporan keuangan instansi kementerian/lembaga serta pemerintah daerah mencerminkan adanya kemajuan nyata dalam hal kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
“Meningkatnya opini WTP menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan negara terus mengalami perbaikan. Ini merupakan indikator positif bahwa tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah semakin baik,” kata Muzani.