JAKARTA - Kementerian Pertanian bergerak cepat mengambil langkah strategis demi mengamankan kelangsungan nasib jutaan peternak yang tersebar di seantero wilayah Tanah Air. Pemerintah secara resmi menyepakati perpanjangan program distribusi pasokan pakan murah melalui skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Perum Bulog hingga pengujung akhir tahun ini, menyusul agenda rapat maraton yang berlangsung hingga dini hari di kota Surabaya.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengemukakan bahwa keputusan penting tersebut diambil sebagai bentuk respons cepat pemerintah dalam menyikapi dinamika serta aspirasi dari para peternak ayam di berbagai daerah yang sebelumnya sempat menggelar aksi unjuk rasa memprotes tingginkah harga pakan yang mahal serta anjloknya harga jual telur.
Kebijakan responsif ini, menurut Amran, merupakan wujud nyata keberpihakan negara dalam melindungi sektor ekonomi peternak mandiri sekaligus menjaga kelancaran rantai pasok pangan nasional.
"Kami mengapresiasi peternak seluruh Indonesia, peternak ayam seluruh Indonesia karena cukup komunikatif menyampaikan aspirasinya. Kemarin kami lihat sampai jam 03.00 subuh tadi kami membahas bagaimana nasib peternak kecil kita. Alhamdulillah hari ini sepakat harga pakan dari SPHP dari Bulog kita lanjutkan sampai akhir tahun," ucap Mentan Amran di Surabaya, Rabu (12/8/2026).
Ia menuturkan bahwa penetapan kebijakan tersebut secara langsung menyasar sekitar 3,8 juta orang peternak yang tersebar di seluruh penjuru wilayah Indonesia.
Penanganan atas persoalan pelik tersebut langsung dieksekusi oleh Amran di Kota Pahlawan tanpa perlu menunggu proses penyelenggaraan rapat koordinasi berkepanjangan di tingkat pusat ibu kota.
"Ini 3,8 juta peternak kita harus jaga. Apa mau biarkan mereka berteriak tiap hari? Dan itu tugas kami. Begitu kami lihat ada demo beberapa daerah langsung kami rapat di Surabaya ini. Tidak menunggu lagi rapat di Jakarta. Sampai jam 03.00 subuh tadi malam kami bahas. Oke. Sekarang kita sudah sepakat semua. Kepada seluruh yang terkait, jangan yang ada yang melanggar dari kesepakatan kita," tutur dia.
Amran menjelaskan lebih lanjut bahwa pihak pemerintah mengambil posisi yang berdiri di tengah guna menjaga keseimbangan ekosistem industri perunggasan nasional secara menyeluruh, baik bagi kepentingan pelaku usaha korporasi skala besar maupun para peternak mandiri skala rakyat.
Kendati demikian, ia memberikan peringatan tegas agar seluruh pihak patuh terhadap kesepakatan penstabilan harga pakan tersebut serta menghindari segala bentuk pelanggaran yang merugikan pihak manapun.
"Kami ini di tengah. Kami sayang pengusaha, kami sayang peternak kecil. Kami di tengah. Bagaimana tumbuh bersama. Enggak ada yang kaya raya, ada yang mengambil keuntungan sebesar-besarnya, ada yang demo, ada yang menderita. Enggak boleh dong. Sebagai pemerintah kami harus tegas. Yang melanggar ditindak. Hukum jadi panglima. Sekali lagi ingat masalah pangan sudah 77 tersangka. Sudah 77 tersangka. Jangan menyusul menjadi ke-78," katanya.