JAKARTA - Pemerintah secara resmi memulai langkah penyaluran bantuan pangan berupa komoditas beras dengan mengandalkan dukungan ketersediaan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang mencukupi bagi 33,4 juta masyarakat kategori penerima manfaat yang membutuhkan di seluruh penjuru wilayah tanah air.

 Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, memaparkan bahwa kebijakan tersebut merujuk pada instruksi serta arahan langsung yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto guna mengawal dan menjaga kestabilan pangan nasional.

"Saat ini, Presiden mengeluarkan kebijakan untuk bantuan pangan untuk 33,4 juta masyarakat Indonesia, warga kami. Itu gratis. Itu adalah perintah Bapak Presiden," ujar Amran saat menghadiri penyaluran bantuan pangan komoditi beras di Kantor Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Rabu (12/8/2026).

Pejabat yang sekaligus mengemban amanah sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini turut mengumumkan bahwa posisi stok cadangan komoditas beras nasional saat ini telah tercatat menyentuh angka 5,2 juta ton yang tersimpan di dalam jaringan gudang Perum Bulog. 

Menurut keterangannya, besaran jumlah stok tersebut merefleksikan indikasi bahwa Indonesia tengah berada dalam fase swasembada beras yang sepenuhnya ditopang oleh hasil produksi petani domestik tanpa perlu menggantungkan diri pada pasokan beras dari luar negeri atau impor.

"Sekarang alhamdulillah yang menarik adalah kami sudah swasembada beras, swasembada pangan. Beras kami melimpah 5,2 juta ton. Ini ada di Bulog. Kalau ada yang mau tanyakan datanya, tanya ke Bulog, fisiknya. Kalau mau data, tanya data, tanya ke BPS. Kalau tanya produksi, di [Kementerian] Pertanian ya. Ini beras kami sendiri, bukan beras impor," ucapnya.

Lebih lanjut, Amran merinci bahwa alokasi cadangan pangan pemerintah dengan total volume sebesar 997,2 ribu ton beras tersebut bakal diserahkan secara merata kepada sebanyak 33,4 juta penerima manfaat. Nantinya, setiap kepala keluarga akan memperoleh jatah bantuan seberat 10 kilogram beras per bulan atau apabila diakumulasikan secara keseluruhan mencapai total 30 kilogram untuk kurun waktu masa penyaluran selama periode Juli, Agustus, hingga September 2026.

"Sampai habis kami, secepat-cepatnya kami keluarin karena beras kami daripada menumpuk di gudang," tambahnya.

Di samping itu, Amran kembali menggarisbawahi bahwa program distribusi bantuan pangan ini merupakan bentuk stimulus konkrit yang bersumber dari gelombang melimpahnya produksi beras di dalam negeri, sekaligus manifestasi nyata kepedulian jajaran pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan.

"[Stok beras nasional] melimpah dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia ya. Bantuan pangan sudah, petani kesejahteraan petani meningkat, stok kami banyak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Perum Bulog, Rahmanto Amin Jatmiko, menerangkan bahwa pelaksanaan operasional penyaluran bantuan pangan untuk alokasi jatah tiga bulan berturut-turut tersebut secara teknis telah mulai dieksekusi sejak tanggal 10 Agustus 2026. 

Rahmanto menyebutkan bahwa proses eksekusi distribusi CBP ini mutlak memerlukan pedoman petunjuk teknis (juknis) serta dokumen surat perintah resmi dari pihak Bapanas guna menjamin tingkat akurasi dan ketepatan sasaran penerima bantuan.

"Penyaluran kami lakukan secara by name by address berbasis data Kementerian Sosial pada kategori desil 1 hingga desil 4. Data ini dikoordinasikan bersama Bapanas sebelum menjadi juknis dan surat perintah bagi Bulog untuk mendistribusikannya," tutur Rahmanto.