JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal terkait rencana pengenaan pajak baru pada tahun depan. Meski demikian, pemberlakuan kebijakan tersebut bakal sangat bergantung pada dinamika pertumbuhan ekonomi serta daya tahan konsumsi masyarakat.
Purbaya menegaskan pihaknya tidak akan terburu-buru mengeksekusi instrumen pajak baru hanya dengan mengacu pada performa pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.
"Kalau (ekonomi) tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya kalau baru satu triwulan belum mungkin. Tapi ruang itu jadi terbuka lebar," ujar Purbaya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan TA 2027 di kantor pusat DJP, dikutip Minggu (16/8/2026).
Walau demikian, opsi penarikan pajak baru tersebut berpeluang direalisasikan apabila pertumbuhan ekonomi mampu bertahan di level 6% secara konsisten. Purbaya memastikan penerapannya bakal turut memperhitungkan berbagai variabel penggerak ekonomi, khususnya tingkat daya beli warga.
"Nanti kami lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6 persen. Triwulan pertama bisa 6 persen lagi, lebih. Mungkin kami akan kenakan pajak-pajak yang baru," terangnya.
Sebelumnya, Purbaya memaparkan bahwa sepanjang tiga kuartal terakhir, laju perekonomian nasional terus membukukan pertumbuhan di atas 5%, bahkan sempat menyentuh angka 5,61% pada triwulan I 2026 sebelum terkoreksi tipis menjadi 5,29% pada triwulan II 2026.
Purbaya menilai capaian positif ekonomi nasional sepanjang 2026 berkat solidnya sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan. Ia pun menyatakan optimismenya bahwa perekonomian Indonesia mampu menembus pertumbuhan 6% pada tahun mendatang.
"Ke depan kami akan semester II tahun ini kami akan pastikan itu akan lebih bagus lagi sehingga kami bisa tumbuh mendekati 6% pada akhir tahun 2026 ini. Untuk 2027, kami perkirakan ekonomi juga bisa tumbuh sekitar 6% plus minus sedikit," jelasnya.