Kemenko IPK Siapkan Teknologi WIM Dukung Kebijakan Zero ODOL 2027

Rabu, 19 Agustus 2026 | 23:49:02 WIB
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan penerapaan teknologi Weigh in Motion (WIM) — yakni sistem penimbangan kendaraan sewaktu melaju — untuk mengukur bobot kendaraan angkutan secara langsung di jalanan demi menyokong kebijakan bebas kendaraan berdimensi dan bermuatan lebih (zero over dimension over load/ODOL) pada 2027.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa perangkat WIM bakal dipasang di sejumlah titik strategis, mencakup area kawasan industri hingga akses jalan dari pelabuhan menuju area industri.

“Kami harus pastikan sebelum sebuah truk bergerak dari satu titik ke titik yang lain, termasuk dari misalnya dermaga pelabuhan menuju ke kawasan industri maupun sebaliknya, itu disiapkan alat timbang,” ujar AHY dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta, Rabu.

Menurut pandangan AHY, pengimplementasian teknologi WIM menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah untuk menjamin seluruh armada angkutan beroperasi selaras dengan ambang batas dimensi dan muatan resmi.

Penerapan skema zero ODOL ini ditujukan guna menekan angka kecelakaan lalu lintas akibat armada yang over kapasitas, sekaligus meminimalkan potensi kerusakan fasilitas jalan.

AHY menerangkan bahwasanya operasional truk ODOL selama ini menjadi pemicu utama kerusakan infrastruktur jalan sehingga pemerintah terpaksa mengucurkan dana pemulihan dalam jumlah besar.

Ia menyebutkan bahwa pada setiap tahunnya pihak pemerintah mesti mengalokasikan anggaran hingga menembus angka lebih dari Rp40 triliun hanya untuk membenahi ruas jalan yang rusak akibat lalu lalang truk ODOL.

Oleh karena itu, ia menilai penekanan jumlah armada ODOL diharapkan tak sekadar mendongkrak keselamatan pengguna jalan, melainkan turut memperpanjang usia pakai infrastruktur jalan.

Kendati demikian, pemerintah tetap memperhitungkan imbas penegakan kebijakan zero ODOL terhadap penyesuaian biaya angkut serta kelancaran alur distribusi logistik.

AHY menyatakan bahwa pemerintah terus memacu transformasi di sektor transportasi darat, salah satunya lewat skema mengalihkan sebagian beban angkutan barang dari moda jalan raya menuju jalur kereta api.

Ia membeberkan fakta bahwa saat ini sekitar 80 persen moda transportasi barang masih bertumpu pada jaringan jalan raya. Peralihan sebagian muatan ke jalur rel diharapkan sanggup memangkas beban jalan serta menjaga kelancaran pasokan logistik.

“Kalau sebagian digeser menjadi transportasi menggunakan kereta, ini juga akan mengurangi beban tersebut,” ujarnya.

Di samping memfasilitasi integrasi WIM, pelaksanaan zero ODOL kelak bakal disokong oleh penegakan hukum yang kuat melalui kolaborasi lintas sektor bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri beserta pemangku kepentingan terkait.

AHY menegaskan bahwa formulasi kebijakan tersebut tetap difokuskan demi memelihara keseimbangan antara faktor keselamatan, daya tahan infrastruktur, dan kelancaran arus logistik nasional.

Terkini