JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebutkan penguatan hubungan industrial merupakan pilar utama dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
“Dalam konteks perubahan dunia kerja yang semakin cepat, hubungan industrial juga perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM),” kata Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan penjelasannya, kesiapan Indonesia merespons perubahan tersebut salah satunya bakal ditentukan oleh akselerasi Human Capital Index (Indeks Modal Manusia), keahlian digital (digital skills), hingga indeks inovasi nasional.
Maka dari itu, ia menambahkan, pihak korporasi memegang peran krusial guna memastikan pengembangan SDM berjalan selaras dengan kebutuhan dunia kerja.
Salah satu langkah strategis dalam mengokohkan hubungan industrial yakni penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara korporasi dan tenaga kerja.
Ia menilai, PKB bukan sekadar kesepakatan tertulis antara manajemen dan karyawan, melainkan juga fondasi untuk membentuk hubungan industrial yang harmonis, menggenjot produktivitas, serta menyiapkan SDM beradaptasi dengan dinamika dunia kerja.
Menurutnya, hubungan industrial yang solid membutuhkan kolaborasi kuat antara manajemen dan Serikat Pekerja (SP).
“Melalui PKB, kedua pihak memiliki ruang untuk menyepakati berbagai hal yang mendukung kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dan produktivitas perusahaan,” kata Yassierli.
Salah satu PKB yang memperoleh apresiasi dari Menaker yakni PKB BRI periode 2026–2028 yang baru disahkan.
Atas hal tersebut, Yassierli menilai BRI menempati posisi strategis lantaran tidak sebatas bertindak sebagai institusi bisnis, melainkan juga bagian dari Bank Himbara yang membawa arah ekonomi nasional.
“BRI harus memiliki penglihatan secara nasional dan tak bisa hanya melihat dirinya sebagai korporasi biasa, melainkan sebagai bagian dari Bank Himbara yang membawa nama Indonesia,” kata Menaker Yassierli.
Ia berharap peresmian PKB BRI periode 2026–2028 ini mampu menjadi pijakan lahirnya aneka inovasi ketenagakerjaan yang mempererat ikatan perusahaan dan pekerja, sekaligus mendorong penguatan mutu SDM.
Dari sudut pandang korporasi, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan, PKB menjadi salah satu tumpuan utama dalam hubungan antara perusahaan dan karyawan karena menghadirkan kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan bersama.
“Kami berharap PKB Periode 2026–2028 ini dapat menjadi landasan yang kian kokoh bagi hubungan manajemen dan pekerja, sekaligus mendukung peningkatan produktivitas, engagement, dan kinerja perusahaan,” ujar Hery.
Aspirasi serupa dituturkan Ketua Umum SPBRI Satrio Arief Pambudi. Ia menegaskan, PKB mesti difungsikan sebagai alat menciptakan kesejahteraan pekerja sekaligus mengawal keberlangsungan bisnis usaha.
“Saya berharap penandatanganan PKB ini menjadi awal hubungan industrial semakin baik, semakin terbuka dan semakin konstruktif antara SP dengan perusahaan,” kata Satrio.