JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membidik armada bus listrik yang mengaspal di Wilayah Jakarta dapat menembus angka di atas 10.000 unit pada 2030 mendatang. Saat ini, ketersediaan unit bus listrik di Jakarta baru menyentuh kisaran 500 armada.
"Jakarta sendiri saya menargetkan di tahun 2030, yang sekarang ini pada saat saya bicara ini kurang lebih 500 bus elektrik, saya menargetkan di 2030 adalah 10.000 lebih bus elektrik," kata Pramono dalam memberikan sambutan di acara Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026, Kebayoran, Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026).
Pramono mengutarakan, penerapan armada bertenaga listrik pada moda transportasi publik Jakarta menjadi salah satu langkah kunci untuk memangkas kadar emisi di ibu kota. Tidak terbatas pada bus listrik semata, Pemprov DKI juga bakal mendorong pemanfaatan bus berbahan bakar hidrogen serta bus bertipe hibrida.
"Bukan hanya bus elektrik, tapi juga hidrogen dan juga hibrida, supaya ini memberikan ruang, memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin menurunkan emisi di Jakarta itu bersama-sama dengan Pemerintah DKI Jakarta,” lanjut dia.
Berdasarkan penuturan Pramono, bidang transportasi menduduki posisi sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di Jakarta. Sepanjang 2024, sektor transportasi menyumbang hingga 52 persen emisi secara langsung di Jakarta.
Oleh sebab itu, migrasi menuju sarana transportasi rendah karbon menjadi bagian dari komitmen Jakarta demi merealisasikan target net zero emission pada 2050. Pemprov DKI turut mencanangkan target pemangkasan emisi gas rumah kaca hingga 30 persen pada 2030.
“Jakarta yang benar-benar berkelanjutan membutuhkan sistem transportasi publik yang andal, luas, dan bersih," tuturnya.
Di era kepemimpinannya, optimalisasi penggunaan fasilitas transportasi publik dijadikan sebagai prioritas utama. Saat ini, tingkat keterisian atau penggunaan angkutan umum di Jakarta telah menembus angka lebih dari 31 persen, meningkat dari posisi sebelumnya yang berada di kisaran 23 persen.
"Ada peningkatan hampir 14 persen sebenarnya," ucap Pramono.
Melonjaknya persentase penggunaan transportasi publik, terang Pramono, dipicu oleh kebijakan pembebasan biaya atau tarif angkutan umum bagi 15 kategori masyarakat, serta perluasan konektivitas layanan Transjabodetabek yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah-wilayah penyangga.
"Dan ini menunjukkan bahwa keputusan kami untuk membebaskan 15 golongan, kemudian menyambungkan dengan sub-urban area yang kami sebut dengan Transjabodetabek, inilah yang berdampak pada kenaikan yang luar biasa," tutur Pramono.