ONLINEKINI.ID — "Sementara, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi di Sumatera dan Kalimantan yang wilayahnya terindikasi memiliki titik api dan mengalami kebakaran dengan luas lahan terbakar hampir 85.000 hektare," kata Dudung dalam siaran resminya, Senin (24/8/2026).
Penyelidikan Korporasi di Kalimantan Barat Masih Berjalan
Di tengah penanganan darurat, pemerintah saat ini tengah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah korporasi di Kalimantan Barat yang diduga kuat terlibat dalam memicu meluasnya karhutla. Namun demikian, proses pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut masih berlangsung dan belum ada kesimpulan final.
Dudung menegaskan bahwa langkah penegakan hukum baru akan diambil jika hasil penyelidikan sudah rampung. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang menghakimi sebelum ada keputusan resmi dari aparat berwenang.
"Kita tidak boleh menghakimi sebelum proses pemeriksaan selesai, tetapi kalau nanti terbukti ada unsur kesengajaan atau pelanggaran, hukum harus ditegakkan dengan tegas," tuturnya.
Fokus pada Dampak Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat
Luasnya area yang terbakar membuat pemerintah memusatkan perhatian pada dampak buruk yang ditimbulkan, terutama terhadap kelompok rentan. Kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dinilai menjadi ancaman serius bagi kesehatan warga di wilayah terdampak.
"Kabut asap berdampak pada anak-anak dan lansia khususnya, serta seluruh lapisan masyarakat umumnya," tutur Dudung.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus hadir melindungi masyarakat dari dampak karhutla. Upaya pemantauan perkembangan penanganan di lapangan akan terus dilakukan secara intensif, termasuk memastikan koordinasi berjalan efektif antara pemerintah pusat dan daerah.
Koordinasi Multi-Pihak untuk Cegah Api Meluas
Penanganan karhutla tahun ini melibatkan kolaborasi lintas lembaga. Dudung menyebut pemerintah mendorong penguatan koordinasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI-Polri, serta seluruh pemangku kepentingan terkait di tingkat pusat dan daerah.
Langkah ini diambil agar upaya pemadaman dan pencegahan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Pemerintah berupaya memastikan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang, terutama di dua pulau yang menjadi wilayah konsesi terluas di Indonesia tersebut.